Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 206
UU Cipta Kerja mengatur dalam hal PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK
diberitahukan oleh pengusaha kepada buruh dan/atau serikat buruh. Sebelumnya dalam Pasal
151 UU Ketenagakerjaan mengatur jika semua upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat
dihindari, maka PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat buruh atau dengan buruh
bila buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat buruh. Jika perundingan itu tidak
menghasilkan persetujuan (kesepakatan), pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah
memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Hakim Ad Hoc PHI pada MA RI, Sugeng Santoso, mengatakan melalui UU Cipta Kerja pemerintah
memberi kemudahan bagi pelaku usaha untuk melakukan PHK. Dengan surat pemberitahuan
itu, berarti pengusaha dapat melakukan PHK tanpa melakukan perundingan terlebih dulu dengan
serikat buruh atau buruh yang bersangkutan.
PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK) menyebutkan pemberitahuan
PHK itu dibuat dalam bentuk surat dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada
buruh dan/atau serikat buruh paling lama 14 hari kerja sebelum PHK. Untuk buruh dalam masa
percobaan, surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 hari kerja sebelum PHK.
Setelah buruh menerima pemberitahuan itu dan tidak menolak PHK, pengusaha harus
melaporkan PHK kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau dinas ketenagakerjaan di
tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Bagi buruh yang menolak PHK itu harus membuat surat
penolakan lengkap dengan alasannya paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat
pemberitahuan itu. Perundingan bipartit dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan PHK ini.
Jika bipartit tidak mencapai kesepakatan, proses selanjutnya mengikuti mekanisme penyelesaian
perselisihan hubungan industrial sesuai aturan.
"Sekarang PHK tidak perlu lagi didahului penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial, pengusaha hanya perlu memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada
buruh. Perundingan baru bisa dilakukan jika buruh menolak PHK," kata Sugeng dalam webinar
bertajuk "Hukumonline Bootcamp 2021: Seluk Beluk Pengaturan Ketenagakerjaan dalam
Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja (Sesi II)", Senin (5/4/2021).
( Pertama, buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
Kedua, PHK karena berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Ketiga, mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau
perjanjian kerja bersama (PKB).
Keempat, buruh meninggal dunia.
Sugeng menerangkan dalam hal pengusaha dan buruh sepakat untuk mengakhiri hubungan
kerja, tidak perlu lagi surat pemberitahuan PHK. Selanjutnya, menuangkannya dalam perjanjian
bersama yang didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial (PHI). Tapi pengusaha perlu
melaporkan PHK ini kepada disnaker setempat karena ini berkaitan dengan hak buruh terhadap
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Bagi buruh yang sudah mengakhiri hubungan kerja itu dan langsung bekerja di perusahaan lain,
maka dia tidak berhak lagi mendapat manfaat JKP.
205
