Page 199 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021
P. 199

Judul               Massa buruh bakal gelar aksi besar sebelum puasa, apa tuntutannya?
                Nama Media          kontan.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://nasional.kontan.co.id/news/massa-buruh-bakal-gelar-aksi-
                                    besar-sebelum-puasa-apa-tuntutannya
                Jurnalis            kompas.com
                Tanggal             2021-04-05 12:29:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Dan yang ketiga memastikan pemerintah dan pengusaha di
              seluruh Indonesia untuk membayar THR tahun 2021 secara penuh dan tidak dicicil

              negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Bentuk aksinya ada perwakilan yang akan datang ke MK
              sebagai simbol penolakan Omnibus Law dan di daerah ada perwakilan yang datang ke kantor
              Gubernur atau kantor Bupati Wali Kota di daerahnya masing-masing



              Ringkasan

              Sehari  menjelang  puasa,  yakni  pada  Senin  (12/4/2021),  massa  buruh  dari  sejumlah  serikat
              pekerja akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di 20 provinsi. Presiden Konfederasi Serikat
              Pekerja  Indonesia  (KSPI)  Said  Iqbal  mengatakan,  setidaknya  ada  tiga  tuntutan  yang  wajib
              dipenuhi pemerintah dan pengusaha dalam aksi ini.



              MASSA BURUH BAKAL GELAR AKSI BESAR SEBELUM PUASA, APA TUNTUTANNYA?
              Sehari  menjelang  puasa,  yakni  pada  Senin  (12/4/2021),  massa  buruh  dari  sejumlah  serikat
              pekerja akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di 20 provinsi.

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, setidaknya ada
              tiga tuntutan yang wajib dipenuhi pemerintah dan pengusaha dalam aksi ini.

              Pertama, mencabut Ungdang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya
              klaster ketenagakerjaan.

              Kedua,  meminta  pemerintah  dan  penguasaha  tetap  membayarkan  upah  minimum  sektoral
              kabupaten/kota (UMSK) tahun 2021.





                                                           198
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204