Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2021

pada 2018, meningkat sedikit menjadi Rp158,96 triliun pada 2019, dan turun drastis menjadi
Rp106,2 triliun hingga September 2020.
Dengan dibukanya penempatan ke 17 negara itu, maka pemerintah hendaknya juga membuka
akses vaksinasi bagi pekerja migran. Meski belum ada pernyataan resmi, otoritas haji Saudi
diyakini mensyaratkan vaksinasi bagi calon haji pada 2021.

Agaknya, hal yang sama berlaku bagi calon pekerja migran Indonesia. Vaksinasi massal bagi
mereka menjadi keharusan ke depan sebagai konsekuensi lagi pembukaan penempatan ke 17
negara itu. Hingga saat ini baru Pemda Bali yang memfasilitasi vaksinasi bagi 5.000 pelaut yang
telah meneken kontrak dan siap berangkat hingga Juni mendatang dan 26.000 lainnya
menunggu keberangkatan.

Himsataki juga mencatat 88.973 calon pekerja migran yang tertunda proses penempatannya
akibat kebijakan penghentian dari negara tujuan yang sebagian besar calon pekerja untuk 10
jabatan yang akan dibebaskan biaya penempatannya, dan lebih kurang 50 persen untuk negara
penempatan Taiwan dan Hong Kong.

Vaksinasi bagi pekerja migran sudah selayaknya jadi prioritas ketika angka pengangguran terus
meningkat sementara peluang kerja dalam negeri terus menipis dan ekonomi belum bangkit.

Perlindungan pada mereka merupakan suatu keharusan dengan mempersiapkan sejak awal, dari
sisi kesehatan, pelatihan ketrampilan, penguasaan bahasa, budaya kerja negara setempat, dan
reaksi cepat jika mereka menghadapi masalah.

Permasalahan pasti ada, bahkan bagi pekerja di dalam negeri. Perselisihan hubungan industrial
dan dengan majikan juga terjadi di Tanah Air. Problemanya, bagaimana memberi perlindungan
komprehensif bagi mereka yang bermasalah jika bekerja di luar negeri, meskipun angkanya
relatif kecil. Dan, permasalahan kemanusiaan tidak layak dinilai dari angka tetapi bagaimana
negara menyelesaikan masalah mereka.

195