Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 100
Ringkasan
Di tengah pandemi Covid-19, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengeluarkan berbagai jurus
untuk membantu pemerintah dalam menekan penyebaran virus korona. Kapolri meminta
masyarakat agar tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan
berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun lingkungan sendiri.
Contohnya, seminar, lokakarya, konser musik, festival, bazar, pasar malam, pameran, unjuk
rasa, kegiatan olahraga, kesenian, jasa hiburan, pawai, karnaval, hingga resepsi keluarga:
LARANGAN DEMO DAN BERKUMPUL UNTUK CEGAH COVID-19
Di tengah pandemi Covid-19, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengeluarkan berbagai jurus
untuk membantu pemerintah dalam menekan penyebaran virus korona. Kapolri meminta
masyarakat agar tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan
berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun lingkungan sendiri.
Contohnya, seminar, lokakarya, konser musik, festival, bazar, pasar malam, pameran, unjuk
rasa, kegiatan olahraga, kesenian, jasa hiburan, pawai, karnaval, hingga resepsi keluarga:
Teranyar orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu mengeluarkan surat telegram rahasia (TR)
soal antisipasi adanya demonstrasi dan mogok kerja yang rencananya dilakukan kaum buruh
pada 6-8 Oktober 2020 terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law
atau Cipta Lapangan Kerja. Telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2
Oktober 2020 itu ditanda-tangani Asops Irjen Pol Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal
Idham Azis. Sebagaimana termaktub dalam surat itu, unjuk rasa di tengah pandemi akan
berdampak pada faktor kesehatan, perekonomian, moral, dan hukum di tatanan masyarakat.
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini,
keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau saluspopuli suprema lex esto.
"Sebagaimana pernah disampaikan Pak Kapolri, di tengah pandemi ini keselamatan rakyat
merupakan hukum tertinggi atau saluspopuli suprema lexesto," kata Argo, kemarin.
Menurut Argo, surat telegram tersebut dikeluarkan demi menjaga kondusivitas situasi keamanan
dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada saat pandemi. Apalagi saat ini pemerintah sedang
berupaya keras memutus mata rantai penyebaran virus korona. Argo menambahkan, dalam
Undang-Undang Nomor 9/1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, penyampaian
aspirasi, atau demonstrasi, memang tidak dilarang.
Namun, kata dia, di tengah situasi pandemi seperti ini kegiatan yang menimbulkan keramaian
massa sangat rawan terjadi penyebaran virus lantaran mengabaikan penerapan standar protokol
kesehatan. "Itu alasannya, kenapa Polri tidak memberikan izin aksi demonstrasi atau kegiatan
lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang. Ini juga sejalan dengan maklumat
Kapolri yang dikeluarkan sebelumnya. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya," kata Argo.
Selain antisipasi adanya demonstrasi, surat telegram tersebut juga meminta pada seluruh jajaran
Polri melakukan patroli siber di media sosial (medsos) terkait potensi merebaknya penyebaran
informasi palsu atau hoaks terkait dengan isu ombibus law. "Soal melakukan cyber patroli ini
pada medsos dan manajemen media bertujuan untuk mencegah berita hoaks,"ucap Argo.
Masih dalam surat telegram tersebut, Kapolri meminta jajarannya melaksanakan kegiatan fungsi
intelijen dan pendeteksian dini guna mencegah terjadinya aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang
berpotensi terjadinya konflik sosial serta aksi anarkis di wilayah masing-masing (lihat grafis).
Kapolri sebelumnya juga menerbitkan maklumat tentang kepatuhan protokol kesehatan dalam
99
