Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 96
"Moral hazard muncul akibat dari pengakuan sepihak dari UMK tersebut. Padahal, kehalalannya
belum bisa dipastikan kebenarannya. Harusnya RUU Cipta Kerja ini bisa mengatur lebih spesifik
terkait dengan labelisasi produk halal melalui Lembaga yang resmi dan disetujui," tuturnya.
Di bidang ketenagakerjaan, fraksi PAN belum melihat penjelasan lebih khusus mengenai aspek
rencana penggunaan tenaga kerja asing. Sebaiknya hal ini dicantumkan secara spesifik agar
tidak multi interpretasi. "Poin keenam, penghapusan ketentuan Pasal 64 dan 65 dalam UU
Ketenagakerjaan akan melahirkan banyak pekerja kontrak yang tidak terproteksi dengan
fasilitas-fasilitas yang telah diakomodir dalam UU Ketenagakerjaan," ujar Saleh.
Ia khawatir, perusahaan-perusahaan jadi banyak menggunakan pekerja kontrak. Padahal, kata
dia, menggunakan pekerja kontrak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Poin ketujuh yang disorot PAN yaitu isi dari Pasal
88B yang menyebutkan bahwa upah para pekerja akan ditetapkan berdasarkan satuan waktu
dan/atau hasil. Saleh mengatakan, ketentuan ini berpotensi melahirkan ketidakadilan bagi
kesejahteraan pekerja/buruh.
"Penghasilan yang diterima bisa berada di bawah upah minimum yang seharusnya. ketentuan
ini hanya cocok diterapkan kepada pekerja profesional, bukan ke buruh atau pekerja biasa,"
tuturnya.
Poin kedelapan yang disorot fraksi PAN yaitu terkait pesangon. PAN mengusulkan agar jumlah
pesangon para pekerja tidak dikurangi, tetap 32 kali gaji. Namun bedanya, pesangon tersebut
tidak dibayarkan oleh pemberi kerja saja, namun juga dibayar oleh pemerintah. "Saat terjadi
PHK, pemberi kerja wajib membayar pesangon sebesar 23 kali gaji. Sedangkan pemerintah
membayar 9 kali gaji melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hal ini meringankan
beban pemberi kerja," kata Saleh "Skema ini perlu diatur dan diperdalam lebih lanjut. Sebab
skema JKP ini direncanakan juga akan menyerap Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN),"
tambahnya.
Reporter: Rifa Yusya Adilah Sumber: Merdeka.com.
95
