Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

"Mari sejenak seluruh rakyat Indonesia kita naikkan bendera setengah tiang sebagai simbol duka
atas pengesahan UU Omnibus Cilaka," serunya dalam unggahan di akun Twitter dengan disertai
tagar #MosiTidakPercaya dan #TolakOmnibusLaw.

AMAN menilai di tengah ketiadaan UU Masyarakat Adat, saat ini masyarakat adat ibarat seperti
anak kecil yang baru lahir. "Tanpa sehelai pun pelindung dari sebuan investor yang akan
menginvasi wilayah adat," tulisnya. Mereka menilai UU Omnibus Law Ciptaker yang telah
disahkan oleh DPR RI tidak memiliki legitimasi karena dibuat tanpa partisipasi masyarakat adat,
serta bertentangan dengan mandat konstitusi.

AMAN mencatat proses pembahasan Omnibus Law tak pernah ada konsultasi dengan gerakan
masyarakat adat. Dengan demikian, proses itu dianggap melanggar hak masyarakat adat untuk
berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Selain itu, menurut AMAN, DPR dan pemerintah
terkesan memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 yang membatasi ruang pemantauan dan
partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum.

Salah satu yang disorot AMAN dalam Omnibus Law Ciptaker ini yaitu memberikan 'karpet merah'
kepada investasi, di mana di dalamnya mengatur izin hak guna usaha (HGU) selama 90 tahun.
"Ini artinya wilayah adat yang dirampas hanya baru ada kemungkinan untuk kembali ke
masyarakat adat setelah 90 tahun. Perlu hampir 2 generasi," tulisnya.

Mereka juga menyoroti RUU Ciptaker yang hanya memberikan sanksi administratif kepada dunia
usaha yang melakukan usaha tanpa izin usaha. "Pelaku usaha yang menggunakan (merampas)
wilayah adat tanpa persetujuan masyarakat adat hanya diberikan sanksi administrative (tidak
ada sanksi pidana). Ini diatur dalam Pasal 22 cluster Sistem Budidaya Pertanian," tulisnya.

Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Senin (5/10) secara resmi mengesahkan Omnibus
Law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pada waktu yang sama,
di depan Kompleks DPR, aparat keamanan berjaga-jaga mengantisipasi demonstrasi elemen
buruh dan masyarakat sipil yang menolak RUU itu. "Kepada seluruh anggota, saya memohon
persetujuan dalam forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?" tanya Wakil Ketua DPR Azis
Syamsuddin selaku pemimpin sidang paripurna di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta.

"Setuju," sahut mayoritas anggota yang hadir. Fraksi-fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan,
Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang
menolak pengesahan RUU Ciptaker. (pmg).

97