Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

tahapan Pilkada 2020. Terdapat empat poin yang ditekankan dalam maklumat tersebut, salah
satunya menekan klaster korona di pilkada.
Argo menuturkan, maklumat Kapolri ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi yang
mewaspadai timbulnya potensi tiga klaster salah satunya pilkada. Sebab, dikatakan Argo, pada
saat tahapan pilkada banyak pasangan calon yang tidak mematuhi protokol kesehatan. "Sesuai
dengan arahan Bapak Presiden tanggal 7 September 2020 bahwa agar mewaspadai tiga klaster
korona,yaitu kantor,keluarga, dan tahapan pilkada;" ujarnya.

Salah satu isi maklumat tersebut adalah penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih,
dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol
kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari
kerumunan. Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap
anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan berlaku.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebelumnya menegaskan tidak ada
pelanggaran HAM dengan tindakan pemerintah melarang masyarakat berkumpul akibat adanya
penyebaran virus korona. Termasuk larangan beribadah atau kegiatan lainnya.

"Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bisa mengambil sikap tegas
dengan memberikan sanksi. Itu berlaku kepada warga masyarakat siapa pun yang tidak
mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan pemerintah baik pusat maupun
pemerintah daerah. Termasuk seruan tidak berkumpul dalam jumlah banyak meskipun hal itu
terkait dengan kegiatan ibadah keagamaan," kata Ketua Komnas RAM Ahmad Taufan Damanik.

Menurut dia, standar HAM internasional maupun nasional memberikan wewenang pada
pemerintah untuk membatasi, mengurangi, atau menunda hak asasi terkait kemerdekaan untuk
berkumpul dan beribadah dalam jumlah besar. Hal itu demi kepentingan keselamatan dan
kesehatan masyarakat yang lebih luas.

Kesehatan publik dan keselamatan publik menjadi acuan lebih utama di dalam pembatasan,
pengurangan, dan penundaan hak asasi tertentu, termasuk hak untuk beribadah yang
menyertakan jumlah besar umat. "Kebijakan yang tegas untuk membatasi,mengurangi, dan
menunda kebebasan demi keselamatan dan kesehatan publik lebih luas, tidak merupakan
pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM)," kata Damanik
Dia menegaskan, Komnas HAM mengusulkan bila mana diperlukan pemerintah dapat
mengeluarkan perppu. Isinya memberikan suatu ketegasan hukum lebih jelas sehingga
masyarakat benar-benar mematuhi aturan-aturan yang sudah dikeluarkan.

"Kami mengimbau kepada seluruh rakyat untuk mematuhi dan memenuhi seruan-seruan yang
diberikan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah," ujar Damanik.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD meminta aparat keamanan menindak warga yang masih keluyuran atau kumpul-
kumpul di tengah penyebaran virus korona. Alasannya, cara itu menghindari penyebaran virus
korona lebih masif lagi. "Tindakan pemerintah adalah menyelamatkan rakyat, dan itu sama
dengan menegakkan hukum," kata Mahfud. #satgascovid19

#ingatpesanibu

#jagajarak

#pakaimasker

100