Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 93
UU Cipta Kerja dirancang menjadi solusi bagi persoalan fundamental yang menghambat
transformasi ekonomi nasional selama ini. Di antaranya obesitas regulasi, rendahnya daya saing,
dan terus meningkatnya angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru.
"UU Cipta Kerja bisa menjadi jalan bagi perbaikan drastis struktur ekonomi nasional. Dengan
begitu bisa meraup angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,7 persen hingga 6 persen dengan
target, Penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 sampai tiga juta per tahun. Peningkatan
investasi sebesar 6,6 persen sampai 7 persen yang akan menciptakan lapangan kerja baru,"
ujarnya.
"Secara umum UU ini mampu menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan dalam dari sisi
produktivitas dan daya saing dan relatif rendah dibanding negara lain," kata Sarman,
menambahkan.
Berbeda padangan dengan Airlangga, Donny, dan Sarman, Direktur Riset Core Indonesia Piter
Abdullah menilai, pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU belum tentu dapat memperbaiki iklim
investasi di Tanah Air. "Kalau RUU Cipta Kerja disahkan, hanya mengurangi hambatan investasi.
Misal hambatan terkait perizinan, lahan, ketenagakerjaan," ujar Piter kepada Republika pada
Senin (5/10).
Menurutnya, UU Cipta Kerja tidak mengurangi beberapa hambatan seperti inkonsistensi
kebijakan pemerintah dan kurangnya koordinasi pemerintah pusat dengan daerah. "Apalagi
apabila nanti pengesahan UU Cipta Kerja memunculkan kegaduhan yang luar biasa," kata dia.
Maka, kata dia, investor akan sangat berhati-hati. Sebab, belum Ada jaminan pengesahan UU
Cipta Kerja bisa memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Piter menilai, pemerintah selama ini
terjebak pemikiran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hanya bisa dilakukan dengan
investasi besar dari luar negeri. Ini yang menyebabkan pemerintah sangat mengutamakan RUU
Cipta Kerja segera menjadi UU. Pandangan itu, sambung Piter, tidak sepenuhnya benar. Sebab,
Indonesia masih memiliki sumber lain di dalam negeri guna mendorong investasi. "RUU Cipta
Kerja disahkan tidak jadi jaminan investasi asing banjir lalu masuk ke Indonesia," jelasnya.
92
