Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Ringkasan

Setelah melalui 64 kali rapat maraton yang digelar setiap hari bahkan pada masa reses anggota
dewan dan pada libur akhir pekan, DPR akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja (Ciptaker)
menjadi undang-undang pada Senin (5/10). UU Ciptaker terbagi ke dalam 186 pasal dan 15
bab.

BENARKAH UU CIPTAKER AKAN PERBAIKI IKLIM INVESTASI RI?
oleh Adinda Pryanka, Iit Septyaningsih, Sapto Andika Candra Setelah melalui 64 kali rapat
maraton yang digelar setiap hari bahkan pada masa reses anggota dewan dan pada libur akhir
pekan, DPR akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang pada
Senin (5/10). UU Ciptaker terbagi ke dalam 186 pasal dan 15 bab.
Secara garis besar, pasal-pasal dalam UU Ciptaker mencakup peningkatan ekosistem investasi
dan kemudahan perizinan hingga perlindungan serta pemberdayaan UMKM dan koperasi. Isu
ketenagakerjaan, riset dan inovasi, kemudahan berusaha dan pengadaan lahan juga menjadi
bagian dalam beleid ini.

Cakupan berikutnya, kawasan ekonomi, investasi Pemerintah Pusat dan Proyek Strategis
Nasional dan dukungan administrasi pemerintah. Isu terakhir, berbicara mengenai sanksi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini, cakupan substansi
tersebut akan dapat mendukung upaya pemerintah dan DPR bersama untuk mendorong
peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi. "Sehingga akan dapat menciptakan lebih banyak
lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan pada akhirnya akan mampu mendorong perekonomian
nasional kita," kata Airlangga, dalam keterangan resmi yang diterima Republika, Ahad (4/10)
lalu.

Dalam pidatonya di rapat paripurna DPR yang mengesahkan UU Ciptaker, Airlangga
menyebutkan, keberadaan UU Omnibus Law Cipta Kerja akan membantu Indonesia untuk
keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dengan memanfaatkan bonus demografi.

Beleid ini dinilai mampu menyelesaikan permasalahan terbesar Indonesia, yaitu hiperegulasi
untuk menciptakan lapangan kerja. UU Omnibus Law Cipta Kerja, kata Airlangga, akan merevisi
beberapa Undang-Undang eksisting yang menghambat penciptaan lapangan kerja. Regulasi ini
sekaligus sebagai instrumen penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi. "Kami atas
nama pemerintah apresiasi kerja parlemen, kerja DPR," tuturnya saat menghadiri Rapat
Paripurna secara fisik di Gedung DPR Jakarta, Senin (5/10).

Kantor Staf Presiden (KSP) juga menyambut baik pengesahan (RUU Cipta Kerja menjadi UU pada
Senin (5/10) sore. Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, mengakui bahwa pengesahan
UU Cipta Kerja memang tidak akan memuaskan semua pihak. Namun menurutnya, aturan ini
dibuat sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap lapangan kerja yang lebih
luas.

UU Cipta Kerja, menurutnya, dibuat demi memperbaiki ekosistem investasi. Investasi yang lebih
banyak inilah, menurutnya, yang pada akhirnya akan menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.
Apalagi di masa pandemi seperti ini, saat semakin banyak masyarakat yang butuh lapangan
kerja. "Kalau ada yang merasa tidak puas, ya kan ada mekanisme konstitusional yaitu judicial
review dan pemerintah siap menghadapi itu," ujar Donny.

In Picture: Tok! DPR Sahkan RUU Cipta Kerja Jadi Undang-Undang Ketua Umum DPP
Himpunan Pengusaha Pribumi (Hippi) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menjelaskan,

91