Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 88

Judul               Bunyi Lengkap Pasal tentang Pesangon PHK dalam UU Cipta Kerja
                Nama Media          tempo.co
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://bisnis.tempo.co/read/1393283/bunyi-lengkap-pasal-tentang-
                                    pesangon-phk-dalam-uu-cipta-kerja
                Jurnalis            Francisca Christy Rosana
                Tanggal             2020-10-06 06:04:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Preminya dibebani kepada APBN



              Ringkasan

              Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-undang atau UU Cipta Kerja pada
              Senin, 5 Oktober 2020. Undang-undang sapu jagad ini mengatur pelbagai hal yang terangkum
              dalam 186 pasal 15 bab.



              BUNYI LENGKAP PASAL TENTANG PESANGON PHK DALAM UU CIPTA KERJA

              Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-undang atau UU Cipta Kerja pada
              Senin, 5 Oktober 2020. Undang-undang sapu jagad ini mengatur pelbagai hal yang terangkum
              dalam 186 pasal 15 bab.

              Salah satunya mengenai hak pesangon bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja
              atau PHK. Berdasarkan undang-undang yang baru, besaran pesangon diberikan maksimal 25 kali
              upah dengan skema pembayaran 19 kali oleh perusahaan dan enam kali oleh pemerintah.

              Skema pesangon oleh pemerintah ini ditanggung lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau
              unemployment insurance. "Preminya dibebani kepada APBN," kata Ketua Badan Legislasi (Baleg)
              DPR RI Supratman Andi Agtas di Kompleks DPR, Senayan.

              Besaran pesangon ini lebih kecil dari jumlah yang dibahas pemerintah dan DPR pada rapat 3
              Oktober lalu. Kala itu, aturan pesangon rencananya tetap dibayarkan penuh sebanyak 32 kali.
              Hanya,  skemanya  diubah  dari  yang  semula  dibayar  penuh  oleh  perusahaan  menjadi  23  kali
              dibayar perusahaan dan sembilan kali dibayar pemerintah. Hal ini termaktub dalam Butir-butir
              Keberatan Pekerja/Buruh dan Penjelasan RUU Cipta Kerja.

              Berikut bunyi lengkap Pasal 156 tentang pesangon di UU Cipta Kerja.


                                                           87
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93