Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Pasal di atas pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Asosiasi Pengusaha Hutan
Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada 2017. Mereka
meminta pasal itu dihapus karena merugikan mereka. Di tengah jalan, gugatan itu dicabut.

2. Pasal Pendidikan

DPR menyatakan klaster pendidikan telah dikeluarkan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kini
DPR telah mengesahkan RUU itu menjadi UU. Ternyata pasal yang mengatur soal pendidikan
masih ada dalam UU Cipta Kerja.

Masalah ini menjadi sorotan Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS). Mereka terkejut
mengetahui draf final yang disahkan menjadi undang-undang itu ternyata masih mengatur soal
pendidikan.

"Pihak DPR pun telah membuat pernyataan ke publik bahwa klaster Pendidikan telah dikeluarkan
dari pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun yang membuat kami kaget, draf final RUU Cipta Kerja
yang akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, paragraph 12 pasal 65 masih mengatur
mengenai perizinan sektor pendidikan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
UU Cipta Kerja," kata Ketua Umum PP PKBTS, Cahyono Agus dalam keterangan pers tertulis,
Senin (5/10/2020).

Berikut adalah pasal soal pendidikan dalam draf RUU Cipta Kerja yang dimaksud:

Paragraf 12
Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 65

(1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

"Keberadaan pasal ini sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang
diperdagangkan untuk mencari keuntungan, mengingat, sesuai dengan pasal 1 huruf d UU No 3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan 'usaha' sebagai setiap tindakan,
perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap
pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba," kata Cahyono Agus.

3. Pasal soal Pesangon

Yang juga dipermasalahkan dalam UU Ciptaker adalah pesangon pemutusan hubungan kerja
(PHK) yang diturunkan dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah, dengan rincian 19 kali upah
ditanggung pemberi kerja dan 6 kali upah ditanggung melalui program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP).

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan
besaran pesangon tersebut hanya untuk pekerja dengan waktu kerja di atas 24 tahun dan
dengan alasan tertentu. Jadi, besaran pesangon tersebut sebenarnya juga tidak bisa dinikmati
oleh semua pekerja selama ini.

"32,2 kali upah itu adalah pesangon paling tinggi dan itu didapat untuk pekerja-pekerja yang
punya usia kerja 24 tahun ke atas. Alasan PHK-nya juga tertentu, satu karena meninggal dunia,
dua karena pensiun, tiga karena di PHK karena efisiensi, empat karena perusahaan merger tidak

106