Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru
perekonomian global, untukmewuj udkanma-syarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan.
"RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan
Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPI<) dan penggunaan sistem elektronik," ujar Airlangga.

Sebagaimana dipahami, Airlangga menjelaskan, selama ini masalah yang kerap menghambat
peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerjaj antara lain proses perizinan berusaha
yang rumit dan lama, persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit,
hingga pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang belum optimal. Ditambah lagi proses
administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lamban, yang pada akhirnya menghambat
investasi dan pembukaan lapangan kerja.

"RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat
peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem
birokrasidanperizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang
kondusif, hingga penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan Angkatan kerja yang
terus bertambah," harap Airlangga.

Manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya UU Cipta Kerja, Airlangga menjelaskan, antara
lain bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa dukungan dalam bentuk
kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission).

Ditambah lagi kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan
dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kemudahan dengan
persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi
pelaku usaha UMKM.

RUU CK juga menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan menetapkan minimal
jumlah pendirian hanya oleh 9 (sembilan) orang. Kopei;asi j uga diberikan dasar hukum yang
kuat untuk melaksanakan prinsip usaha sya-riah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan
teknologi.

"Untuk Sertifikasi Halal, RUU CK menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi
halal. Bahkan bagi pelaku UMK, diberikan kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang
ditanggung pemerintah. Lembaga Pemeriksa Halal juga diperluas lingkupnya, kini dapat
dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri," ungkap Airlangga.

Menurut Airlangga, terkait keberadaan perkebu-nan masyarakat yang terlan-jur masuk kawasan
hutan, masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam
kawasan hutan, dimana untuklahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat
tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah.

Tak hanya itu, bagi nelayan juga diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk
kapal_perikanan. Kini perizinan hanya cukup satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP).

Kementerian Perhubungan tetap memberikan dukungan melalui standar keselamatan. "RUU CK
juga akan mempercepat pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),
yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

Percepatan reformasi agraria dan redistribusi tanah juga akan dilakukan oleh Bank Tanah," jelas
Airlangga. Mayoritas pelaku usaha di Indonesia, lebih dari 99,6 persennya adalah pelaku usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

121