Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 118

Ringkasan

              JAKARTA, - Sejumlah konfederasi serikat buruh hingga elemen masyarakat mengecam keras
              atas pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna
              di DPR RI, Jakarta, Senin (5/10/2020).



              RAMAI-RAMAI MENOLAK UU CIPTA KERJA DAN ANCAMAN MOGOK KERJA
              NASIONAL
              JAKARTA, - Sejumlah konfederasi serikat  buruh  hingga elemen masyarakat mengecam keras
              atas pengesahan  Omnibus Law  Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna
              di  DPR  RI,  Jakarta,  Senin  (5/10/2020).Mereka  kecewa  lantaran  proses  pembahasan  hingga
              pengesahan yang dimotori DPR dan pemerintah menutup ruang partisipasi publik.
              Terlebih, pengesahan ini dilakukan di tengah gencarnya elemen buruh dan masyarakat menolak
              aturan  sapu  jagat  tersebut.  "Kami  sangat  kecewa  sekali,  kita  marah,  ingin  menangis,  ingin
              menunjukan ekspresi kita kepada DPR dan pemerintah," ujar Wakil Ketua Konfederasi Persatuan
              Buruh  Indonesia (KPBI) Jumisih saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/9/2020).

              Jumisih  menuturkan,  pengesahan    UU  Cipta  Kerja    semakin  meneguhkan  keyakinan  elemen
              buruh  bahwa  pemerintah  dan  DPR  tidak  berpihak  kepada  masyarakat,  khususnya  buruh.
              Sebaliknya, lahirnya undang-undang sapu jagat tersebut juga menggambarkan sikap pemerintah
              yang lebih pro terhadap kaum korporasi dan pemodal.

              Dengan sikap tersebut, kata Jumisih, pemerintah dan DPR justru menjadi penyebab semakin
              menjauhnya cita-cita bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.

              Alih-alih  jaminan  kesejahteraan  yang  diterima,  masyarakat  justru  ditimpa  beban  atas
              pengesahan UU Cipta Kerja. "Pemerintah sedang mewariskan kehancuran untuk generasi kita
              dan generasi akan datang. Jadi pemerintah mewariskan bukan kebaikan, tapi kehancuran untuk
              rakyatnya sendiri, per hari ini," ucap Jumisih.

              Buntutnya, sebanyak 2 juta buruh akan  mogok kerja  nasional yang dimulai hari ini, Selasa
              (6/10/2020) hingga Kamis (8/10/2020).

              ADE MIRANTI KARUNIA SARI Presiden KSPI, Said Iqbal usai konfrensi pers mengenai penolakan
              omnibus law, di Jakarta, Sabtu (28/12/2019).

              "32 federasi dan konfederasi serikat buruh dan beberapa federasi serikat buruh lainnya siap
              bergabung  dalam  unjuk  rasa  serempak  secara  nasional,"  ujar  Presiden  Konfederasi  Serikat
              Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

              Aksi  mogok  kerja  tersebut  akan  diikuti  buruh  yang  bekerja  di  sektor  kimia,  energi,
              pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif, komponen elektronik serta industri besi dan
              baja.  Kemudian,  diikuti  buruh  di  sektor  farmasi  dan  kesehatan,  percetakan  dan  penerbitan,
              industri  pariwisata,  industri  semen,  telekomunikasi,  pekerja  transportasi,  pekerja  pelabuhan,
              logistik, hingga perbankan.

              Adapun,  sebaran  wilayah  2  juta  buruh  yang  akan  menggelar  mogok  kerja  meliputi  Jakarta,
              Bogor,  Depok,  Tengerang  Raya,  Serang,  Cilegon,  Bekasi,  Karawang,  Purwakarta,  Subang,
              Cirebon,  Bandung  Raya,  Semarang,  Kendal,  Jepara,  Yogyakarta,  Surabaya,  Sidoarjo,  Gresik,
              Mojokerto, dan Pasuruan.

              Kemudian disusul Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan,
              Karimun,  Muko-Muko,  Bengkulu,  Pekanbaru,  Palembang,  Bandar  Lampung,  dan  Lampung
                                                           117
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123