Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 117

Judul               Ramai-ramai Menolak UU Cipta Kerja dan Ancaman Mogok Kerja
                                    Nasional
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/05545351/ramai-ramai-
                                    menolak-uu-cipta-kerja-dan-ancaman-mogok-kerja-nasional
                Jurnalis            Achmad Nasrudin Yahya
                Tanggal             2020-10-06 05:54:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              neutral - None (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) Kami sangat kecewa sekali,
              kita marah, ingin menangis, ingin menunjukan ekspresi kita kepada DPR dan pemerintah

              positive - Jumisih (None) Pemerintah sedang mewariskan kehancuran untuk generasi kita dan
              generasi  akan  datang.  Jadi  pemerintah  mewariskan  bukan  kebaikan,  tapi  kehancuran  untuk
              rakyatnya sendiri, per hari ini
              neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) 32 federasi dan konfederasi
              serikat buruh dan beberapa federasi serikat buruh lainnya siap bergabung dalam unjuk rasa
              serempak secara nasional

              neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Selain itu, dasar hukum
              mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU
              Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
              Politik

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sementara itu, terkait
              dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No 13
              Tahun 2003

              negative - Al Araf (Direktur Eksekutif Imparsial) Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa UU
              Cipta Kerja berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara, merugikan para pekerja/
              buruh,  merugikan  petani,  merugikan  hak-hak  masyarakat  adat,  serta  berdampak  buruk  bagi
              kelestarian lingkungan

              negative - Al Araf (Direktur Eksekutif Imparsial) Atas dasar tersebut, Imparsial menolak dan
              menyayangkan  pengesahan  UU  Cipta  Kerja  di  DPR,  apalagi  pembahasan  tersebut  dilakukan
              secara tidak lazim, yakni dilakukan secara tertutup dan di tengah konsentrasi mengatasi pandemi
              Covid-19




                                                           116
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122