Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 116
Menurut Rosan, adanya UU Cipta Kerja akan berdampak bagi penyederhanaan sistem birokrasi
dan perizinan. Undang-undang ini juga diklaim memberikan kemudahan untuk pelaku usaha
terutama UMKM, membentuk ekosistem investasi yang kondusif, dan terciptanya lapangan kerja
untuk mengakomodasi kebutuhan angkatan kerja.
Rosan mengatakan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak luas bagi perekonomian,
termasuk munculnya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pandemi juga dianggap
telah memberikan efek bagi kontraksi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dengan dinamika
perubahan ekonomi global, ia pun menyebut negara memerlukan respons cepat dalam
menanggapi situasi yang ada.
"UU Cipta Kerja menjadi penting dan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
melalui program pemulihan dan transformasi ekonomi," tutur Rosan.
Ia berharap, Indonesia setidaknya bisa mendorong peningkatan investasi sebesar 6,6-7 persen
untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting. Angka ini akan
berdampak pada peningkatan konsumsi di kisaran 5,4-5,6 persen. Rosan juga menilai,
pengesahan undang-undang dapat mendukung program pemberdayaan UMKM dan Koperasi
agar peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65 persen dan peningkatan kontribusi
Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5 persen. "Apabila UU Cipta Kerja dilakukan, keberadaannya
akan meningkatkan daya saing Indonesia," ucapnya.
DPR mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Senin, 5
Oktober 2020. Tujuh fraksi menyetujui disahkannya Undang-undang. Dua fraksi di DPR, yakni
Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan tersebut.
115
