Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

positive - Jumisih (None) Pemerintah sedang mewariskan kehancuran untuk generasi kita dan
generasi akan datang. Jadi pemeritnah mewariskan bukan kebaikan, tapi kehancuran untuk
rakyatnya sendiri, per hari ini

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesian (KSPI)) Selain itu, dasar
hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan
UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesian (KSPI)) Sementara itu,
terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi
UU No 13 Tahun 2003

Ringkasan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/10/2020), telah mengetok palu tanda disahkannya
Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, dalam Rapat Paripurna ke-7 masa
persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pengesahan RUU Cipta Kerja
ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan,
pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020.

SAAT DPR PERCEPAT PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA DAN ABAIKAN SUARA
RAKYAT

JAKARTA, - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/10/2020), telah mengetok palu tanda
disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, dalam Rapat Paripurna
ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pengesahan RUU
Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang
direncanakan, pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020.

DPR mempercepat penutupan masa sidang karena pertimbangan ada anggota DPR, staf DPR
dari unsur ASN dan staf anggota yang terpapar Covid-19.

"Ada anggota DPR terpapar Covid-19, begitu juga staf ASN dan staf anggota, kita doakan
sahabat-sahabat anggota DPR dan staf yang terpapar dalam segera pulih," kata Wakil Ketua
DPR Azis Syamsuddin saat memimpin rapat.

Di dalam rapat, Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas mengatakan, terkait proses
penyelesaian RUU Cipta Kerja, DPR dan pemerintah telah menggelar rapat sebanyak 64 kali yang
terdiri dari rapat Panja dan rapat Tim Perumus.

Supratman mengungkapkan, pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan hampir setiap hari. Bahkan,
tetap dilaksanakan meski di tengah masa reses DPR.

"Dilakukan mulai hari Senin sampai dengan Minggu, dimulai dari pagi hingga malam dini hari,
bahkan masa reses pun tetap melaksanakan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas
persetujuan pimpinan DPR," kata Supratman saat menyampaikan laporannya.
Kendati demikian, di dalam rapat, dua dari sembilan fraksi di DPR, yakni PKS dan Demokrat
kembali menyampaikan penolakannya atas pengesahan RUU Cipta Kerja.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Hasan meminta, DPR dan pemerintah
harus berpikir panjang untuk mengesahkan RUU sapu jagat tersebut.
12