Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 17
dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah
satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.
"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999
tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik," ujar Said Iqbal dalam keterangan pers, Senin (5/10).Rencananya 2
juta buruh yang mengikuti nasional tersebut meliputi sektor industri seperti kimia, energi,
pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen,
industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata,
industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan,
dan lain-lain.
Adapun sebaran wilayah 2 juta buruh yang akan ikut mogok nasional antara lain Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon,
Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto,
dan Pasuruan.
Berikutnya adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan,
Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung
Selatan. Selain itu, mogok nasional juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya,
Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makassar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari,
Morowali, Papua, dan Papua Barat.
"Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten,
Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau,
Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara,
Papua, dan Papua Barat," ujarnya.Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan
tolak omnibus law UU Cipta Kerja, antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan
hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur
hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan
hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat
jaminan kesehatan dan pensiun.
16
