Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 21
Ringkasan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja di tengah penolakan
dari berbagai kalangan pekerja/buruh. Aturan sapu jagat tersebut digadang-gadang dapat
menciptakan lapangan kerja baru dan memangkas sejumlah regulasi.
FAKTA-FAKTA OMNIBUS LAW CIPTA KERJA YANG DISAHKAN DPR
Create Story Fakta-fakta Omnibus Law Cipta Kerja yang Disahkan DPR kumparanBISNIS
Konten Redaksi kumparan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tetap mengesahkan RUU Cipta
Kerja di tengah penolakan dari berbagai kalangan pekerja/buruh. Aturan sapu jagat tersebut
digadang-gadang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memangkas sejumlah regulasi.
DPR maupun pemerintah secara maraton membahas beleid tersebut di tengah pandemi COVID-
19. Rapat sering kali dilakukan di akhir pekan, bahkan hingga larut malam.
Untuk lebih jelasnya, berikut kumparan sajikan fakta-fakta mengenai Omnibus Law Cipta Kerja:
DPR menjadi sangat rajin saat membahas RUU Cipta Kerja . Pandemi bukan lagi penghalang
untuk mereka mempercepat pengesahan Cipta Kerja.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas mengatakan, pembahasan RUU
Cipta Kerja dilakukan sebanyak 64 kali pertemuan, yang terdiri dari 2 kali rapat kerja, 56 kali
rapat panja, dan 6 kali rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).
"Baleg bersama pemerintah dan dewan legislatif telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali, 2
kali rapat kerja, 56 kali rapat panja dan 6 kali rapat Timus Timsin . Yang dilakukan mulai hari
Senin sampai Minggu, dari pagi sampai malam bahkan reses pun tetap melakukan rapat baik di
dalam gedung maupun di luar," ungkap Supratman dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10).
Supratman menjelaskan RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang disusun dengan menggunakan
metode Omnibus Law yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Sehingga pengesahan RUU ini
berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait, dan terbagi dalam 7.197 daftar
inventarisasi masalah.
Menurut Supratman, pembahasan dilakukan secara intensif dengan mengedepankan
musyawarah untuk mufakat. Adapun pembahasan dimulai dari tanggal 20 April sampai dengan
3 Oktober 2020. Dalam perjalanannya ada 7 undang-undang yang akhirnya dikeluarkan dari
RUU.
"Terdapat 7 undang-undang dari rancangan undang-undang Cipta kerja, yang pertama UU
nomor 40 tahun 1999 tentang Pers," ujar Supratman.
DPR RI melakukan Rapat Paripurna mendadak di awal pekan ini. Bahkan di agenda DPR RI pada
Senin (5/10) pagi pun tak ada Rapat Paripurna.
Sebelumnya, Rapat Paripurna sudah dijadwalkan pada Kamis, 8 Oktober 2020. Namun pada
Senin (5/10) siang, para awak media dikejutkan dengan agenda Rapat Paripurna pada hari itu
juga pukul 14.00 WIB.
Sebelum Rapat Paripurna, Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi pun mendapatkan undangan
untuk mengadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin
(5/10) pukul 12.30 WIB.
Tak ada penjelasan dari pihak DPR mengapa agenda tersebut dipercepat secara mendadak.
20
