Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

"Tentunya sinergi tersebut akan menciptakan keterbukaan dan keharmonisan antara manajemen
perusahaan dengan pengurus serikat pekerja atau buruh sehingga kegiatan yang bisa
menggangu produktivitas industri dapat diminimalkan," katanya melalui keterangan tertulis,
Selasa (6/10/2020).

Selain itu, demi menjaga para pekerja dari potensi tindakan intimidasi serta pemaksaan untuk
melakukan mogok kerja dan unjuk rasa yang akan berlangsung 6-8 Oktober 2020, Menperin
meminta para pelaku industri ikut aktif berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat.

"Dalam hal ini pihak Polri akan memberikan perlindungan kepada para pekerja dan tindakan
tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi," ujarnya.

Untuk tetap menjaga produktivitas tenaga kerja industri pada masa pandemi Covid-19, dia minta
pelaku industri melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan perusahaan, baik di
dalam pabrik maupun di luar lingkungan kerja. Untuk itu, dirinya mengimbau
perusahaan/industri memberikan pengertian kepada para pekerja agar menghindari aktivitas
yang menimbulkan kerumunan massa dalam jumlah besar.

"Kami meminta kepada para pelaku industri untuk mengingatkan para pekerja, bahwa dalam
situasi pandemi Covid-19 saat ini, aksi unjuk rasa dipastikan menimbulkan kerumunan massa
dalam jumlah besar, sehingga protokol pencegahan penularan Covid-19 sulit dijalankan,"
imbaunya.

Agus khawatir terhadap potensi terciptanya klaster baru penularan Covid-19 di lingkungan
perusahaan akibat kegiatan bersifat massal.

"Tentunya akan memiliki dampak yang luar biasa, karena bisa membahayakan keselamatan
pekerja dan mempengaruhi produktivitas industri itu sendiri," katanya.

Pada situasi pandemi, pemerintah juga terus berupaya mewujudkan dunia usaha lebih kondusif
melalui implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan.

Undang-undang tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan
investas sehingga dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang
pada akhirnya dapat semakin mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

"UU Cipta Kerja tidak lain merupakan upaya menciptakan kondisi yang lebih kondusif sehingga
membuat investor nyaman berinvestasi di Indonesia, yang tentunya akan memberikan multiplier
effect bagi ketersediaan lapangan pekerjaan baru," ujarnya.

Lebih lanjut kata dia, UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang cukup signifikan, mencakup
kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan
berbasis risiko (risk-based approach) dan penerapan standar. Kemudian, pemberian hak dan
perlindungan yang lebih baik bagi pekerja atau buruh. Sekaligus akan mampu meningkatkan
daya saing dan produktivitas usaha.

Dalam pemberitaan sebelumnya, 2 juta buruh akan terus menyuarakan penolakan adanya
Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan melakukan mogok nasional selama tiga hari. Lantaran
banyak aturan yang dianggap merugikan para pekerja/buruh. Salah satunya, pengurangan upah
minimum serta risiko status pekerja akan terus menjadi pekerja kontrak.

18