Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Marwan mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja antara DPR dan pemerintah terlalu tergesa-
gesa. Padahal, pasal-pasal yang terdapat dalam RUU itu berdampak luas pada kehidupan
masyarakat.

"Fraksi Partai Demokrat kembali menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Kami menilai banyak hal
perlu dibahas kembali secara komprehensif," kata Marwan.

Senada dengan itu, anggota DPR dari Fraksi PKS Amin AK menegaskan, pihaknya menolak
pengesahan RUU Cipta Kerja dalam pengambilan keputusan tingkat II tersebut. Sebab, kata
Amin, pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 membatasi keterlibatan publik.

Tak hanya itu, banyak pihak yang telah menyuarakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.

"Dengan memperhatikan itu semua, maka Fraksi PKS menyatakan menolak RUU Cipta Kerja
untuk ditetapkan menjadi undang-undang," kata Amin.
Adapun, Fraksi Partai Demokrat sempat beberapa kali melakukan interupsi dan meminta
pimpinan DPR mempertimbangkan untuk menunda pengesahan RUU Cipta Kerja dalam
pengambilan keputusan tingkat II tersebut.

Namun, kesempatan interupsi Fraksi Partai Demokrat tak diberikan lagi oleh Wakil Ketua DPR
Azis Syamsuddin. Akibatnya, Fraksi Partai Demokrat memutuskan walk out dari Rapat
Paripurna.

"Kami Fraksi Partai Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab," kata
anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman dalam Rapat Paripurna.

Sementara itu, pemerintah yang diwakili Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,
alasan pemerintah membuat RUU Cipta Kerja adalah untuk memprioritaskan program
penanganan Covid-19. "Walaupun Partai Demokrat tidak ada lagi di sini, atau tidak hadir, penting
kami menyatakan bahwa undang-undang ini yang menjadi catatan, untuk memprioritaskan,
program Covid-19," kata Airlangga.

Airlangga menegaskan, proses pembahasan RUU Cipta Kerja sudah transparan terhadap publik.
Selain itu, menurut Airlangga, pemerintah dan DPR sudah mengakomodasi kepentingan buruh
di dalam RUU Cipta Kerja.

"Yang mengutamakan hubungan tripatrit antara pemerintah, pekerja dan pengusaha dengan di
keluarkannya jaminan, JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan," ujar dia.

Di sisi lain, serikat buruh merasa kecewa atas keputusan DPR yang tetap mengesahkan RUU
Cipta Kerja menjadi undang-undang di tengah masa pandemi Covid-19. "Kami sangat kecewa
sekali, kita marah, ingin menangis, ingin menunjukan ekspresi kita kepada DPR dan pemerintah,
di tengah situasi seperti sekarang kok bisa melakukan upaya yang sangat jahat seperti ini," ujar
Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) saat dihubungi Kompas.com, Senin
(5/10/2020).

Menurut Jumisih, pengesahan RUU Cipta Kerja ini semakin meneguhkan keyakinan buruh dan
masyarakat bahwa DPR dan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, tetapi hanyak berpihak
kepada pemilik modal. Oleh karenanya, kata Jumisih, cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi
sejahtera kian menjauh dari masyarakat.

"Pemerintah sedang mewariskan kehancuran untuk generasi kita dan generasi akan datang. Jadi
pemeritnah mewariskan bukan kebaikan, tapi kehancuran untuk rakyatnya sendiri, per hari ini,"
ucap Jumisih.

13