Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

BURUH MOGOK KERJA NASIONAL, INI PERMINTAAN MENPERIN KE PELAKU
INDUSTRI
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memiliki permintaan kepada
pelaku industri. Melalui surat Nomor B/719 Tahun 2020, dia meminta kepada para pelaku industri
agar meningkatkan intensitas dialog dengan para pemimpin serikat pekerja atau buruh di tingkat
perusahaan, sehingga tidak terjadi kegiatan yang menggangu kegiatan produksi, seperti dalam
bentuk aksi unjuk rasa.

"Tentunya sinergi tersebut akan menciptakan keterbukaan dan keharmonisan antara manajemen
perusahaan dengan pengurus serikat pekerja atau buruh sehingga kegiatan yang bisa
menggangu produktivitas industri dapat diminimalkan," katanya melalui keterangan tertulis,
Selasa (6/10/2020). Selain itu, demi menjaga para pekerja dari potensi tindakan intimidasi serta
pemaksaan untuk melakukan mogok kerja dan unjuk rasa yang akan berlangsung 6-8 Oktober
2020, Menperin meminta para pelaku industri ikut aktif berkoordinasi dengan aparat keamanan
setempat.

"Dalam hal ini pihak Polri akan memberikan perlindungan kepada para pekerja dan tindakan
tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi," ujarnya. Untuk tetap menjaga produktivitas
tenaga kerja industri pada masa pandemi Covid-19, dia minta pelaku industri melakukan
pemantauan penerapan protokol kesehatan perusahaan, baik di dalam pabrik maupun di luar
lingkungan kerja.
Untuk itu, dirinya mengimbau perusahaan/industri memberikan pengertian kepada para pekerja
agar menghindari aktivitas yang menimbulkan kerumunan massa dalam jumlah besar.

"Kami meminta kepada para pelaku industri untuk mengingatkan para pekerja, bahwa dalam
situasi pandemi Covid-19 saat ini, aksi unjuk rasa dipastikan menimbulkan kerumunan massa
dalam jumlah besar, sehingga protokol pencegahan penularan Covid-19 sulit dijalankan,"
imbaunya. Agus khawatir terhadap potensi terciptanya klaster baru penularan Covid-19 di
lingkungan perusahaan akibat kegiatan bersifat massal.
"Tentunya akan memiliki dampak yang luar biasa, karena bisa membahayakan keselamatan
pekerja dan mempengaruhi produktivitas industri itu sendiri," katanya.

Pada situasi pandemi, pemerintah juga terus berupaya mewujudkan dunia usaha lebih kondusif
melalui implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Undang-
undang tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan investas
sehingga dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang pada
akhirnya dapat semakin mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

"UU Cipta Kerja tidak lain merupakan upaya menciptakan kondisi yang lebih kondusif sehingga
membuat investor nyaman berinvestasi di Indonesia, yang tentunya akan memberikan multiplier
effect bagi ketersediaan lapangan pekerjaan baru," ujarnya. Lebih lanjut kata dia, UU Cipta Kerja
memberikan manfaat yang cukup signifikan, mencakup kemudahan dan kepastian dalam
mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko (risk-based
approach) dan penerapan standar. Kemudian, pemberian hak dan perlindungan yang lebih baik
bagi pekerja atau buruh. Sekaligus akan mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas
usaha.

Dalam pemberitaan sebelumnya, 2 juta buruh akan terus menyuarakan penolakan adanya
Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan melakukan mogok nasional selama tiga hari. Lantaran
banyak aturan yang dianggap merugikan para pekerja/buruh. Salah satunya, pengurangan upah
minimum serta risiko status pekerja akan terus menjadi pekerja kontrak.

10