Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

ANEH, PEMERINTAH JUSTRU BERHADAPAN SAMA RAKYAT YANG HARUSNYA
DILAYANI
Dalam rapat paripurna yang berlangsung tegang, Senin (6/10/2020), sore, Dewan Perwakilan
Rakyat tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Sejumlah pendukung UU Cipta Kerja
mengatakan kepada kalangan yang menolak supaya mereka menempuh jalur hukum saja,
melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Penyidik KPK Novel Baswedan mengkritik pendapat seperti itu. "Seringkali dikatakan bila tidak
sesuai JR ke MK. Lupa ya bila menyejahterakan masyarakat, berantas korupsi dan sebagainya
itu kewajiban pemerintah ?" kata Novel yang dikutip Suara.com.

Melalui media sosial, Novel menyebut, "Aneh, pemerintah justru berhadapan dengan masyarakat
yang seharusnya dilayani atas haknya." Lantas, Novel mempertanyakan siapa sesungguhnya
yang diperjuangkan pemerintah selama ini. "Memang pemerintah berpihak dan bertindak untuk
siapa?" kata dia.
UU KPK tetap disahkan, walaupun berbagai ahli mengatakan beleid tersebut akan lebih banyak
menyengsarakan masyarakat kecil.

"Sekian banyak alasan yang disampaikan pemerintah soal perlunya UU Omnibus Law, sekalipun
pakar dan banyak yang katakan akan rugikan masyarakat. Bila kemudian hari ternyata salah,
lalu bagaimana? Terhadap UU KPK juga sama, dan setelah disahkan akibatnya buruk bagi KPK
dibiarkan saja," katanya.

Buruh di berbagai menentang pengesahan RUU Cipta Kerja jadi UU. Mereka akan mogok kerja,
hari ini. Kemarin, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kabupaten Tangerang Ahmad
Supriyadi mengatakan beberapa poin di UU Cipta Kerja yang merugikan buruh.

Salah satunya, menghilangkan pesangon dan melegalkan sistem outsourcing di semua lini. "Upah
minimum berdasarkan rancangan undang-undang tersebut tidak akan mengalami kenaikan
setiap tahun, terus pekerja kontrak juga tidak berbatas oleh waktu. Tentu RUU ini kami nilai
lebih kejam dari pada penyebaran virus corona di Indonesia," ujarnya.

6