Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 5
32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar
BPJS Ketenagakerjaan.
Sebagai informasi kembali, Omnibus Law RUU Cipta Kerja menuai kontroversi karena tetap
dilanjutkan, meski ditolak berbagai elemen masyarakat. Bahkan ,Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM) turut meminta pemerintah dan DPR tidak melanjutkan pembahasan
Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Berdasarkan kajian Komnas HAM, terdapat beberapa alasan RUU
Ciptaker layak dihentikan.Pertama, prosedur perencanaan dan pembentukannya tidak sejalan
dengan tata cara atau mekanisme yang diatur Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua, terdapat penyimpangan asas hukum lex
superior derogat legi inferior.
Ketiga, RUU Ciptaker akan membutuhkan sekitar 516 peraturan pelaksana yang bertumpu pada
kekuasaan dan kewenangan eksekutif. Sehingga, berpotensi memicu penyalahgunaan
wewenang (abuse of power). Keempat, akan ada UU superior serta menimbulkan kekacauan
tatanan dan ketakpastian hukum saat RUU Ciptaker disahkan. Kelima, kemunduran atas
kewajiban negara dalam memenuhi hak pekerjaan dan penghidupan yang layak serta
mengakibatkan pelanggaran kewajiban realisasi progresif atas pemenuhan hak-hak sosial dan
ekonomi.
Keenam, pelemahan atas kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat karena pembatasan hak untuk berpartisipasi dan hak atas informasi. Ketujuh,
relaksasi atas tata ruang dan wilayah demi kepentingan strategis nasional yang dilakukan tanpa
memerlukan persetujuan atau rekomendasi dari institusi/lembaga pengawas kebijakan terkait.
Kedelapan, kemunduran atas upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kepemilikan
tanah melalui perubahan UU Nomor 2 Tahun 2012 terkait pengadaan tanah untuk kepentingan
umum. Kesembilan, kemunduran atas upaya pemenuhan hak atas pangan, ketimpangan akses,
dan kepemilikan sumber daya alam (SDA). Terakhir, politik penghukuman dalam RUU Cipta Kerja
bernuansa diskriminatif.
kbc 11.
4
