Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

UU CIPTAKER DISAHKAN, PEMERINTAH PASTIKAN HAK PESANGON TETAP
DIBERIKAN
JAKARTA, : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan
Undang-undang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Cipta Kerja. Rapat pengesahan ini
dilakukan pada Senin sore( 5/10/2020).

Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas menyampaikan hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.
Supratman mengatakan badan legislasi bersama pemerintah RI telah melaksanakan rapat
sebanyak 64 kali 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat Panja dan 6 kali rapat tim perumus dan tim
sinkronisasi.

"Dalam rapat kerja badan legislasi, 7 fraksi menerima hasil kerja panja dan menyetujui agar RUU
tentang Cipta kerja disampaikan kepada pimpinan DPR untuk dibawa dalam tahap pembicaraan
tingkat II dan rapat paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang,"
ujar Supratman di Jakarta, Senin (5/10/2020).
Adapun dua fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai kerja Sehat Sejahtera menolak
RUU Cipta kerja dilanjutkan dalam tahap pembicaraan kedua dalam rapat paripurna. Rapat
Paripurna DPR pengambilan keputusan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja dihadiri 318 dari
575 anggota dewan.Meskipun Supratman telah mengatakan 7 Fraksi menerima dan 2 Fraksi
menolak, namun pimpinan sidang Paripurna Azis Syamsuddin memberikan kesempatan kepada
Fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya. Setelah 9 Fraksi menyampaikan pandangannya 6
fraksi setuju secara bulat, 1 fraksi menerima dengan catatan, dan 2 Fraksi menolak.

"Telah kita ketahui bersama bahwa pandangan pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara
bulat 1 menerima dengan catatan. Fraksi PAN menyatakan menolak sehingga berdasarkan
mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu pada pasal 164 yang disampaikan tadi maka
pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan pandangan fraksi di dalam forum rapat
paripurna ini bisa disepakati?" tanya Azis Serempak sebagian peserta rapat mengatakan
"Setuju".
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah, mengapresiasi dengan
pengesahan tersebut. Dia pun berharap UU ini akan bermanfaat besar mendorong pemulihan
ekonomi membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. "Bersama
para menteri terkait mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas semua kerja sama yang
baik dalam proses pembahasan RUU Cipta kerja ini," tambahnya.

Airlangga mengklaim pemerintah akan pasang badan untuk memberikan kepastian kepada
pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memastikan pesangon
tersalurkan melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh BPJS
Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. "Negara hadir untuk kepastian pemberian pesangon
melalui JKP yang dikelola BPJS naker," ujar Airlangga.

Dia menjelaskan, pemerintah berkontribusi dalam penguatan dana yang akan dikelola oleh BPJS
Ketenagakerjaan. "Pemerintah berkontribusi untuk penguatan dana yang dikelola," kata dia.
Aturan tersebut, kata Airlangga, tidak akan menghalangi manfaat dari jaminan lain, seperti
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan pensiun. "Ini tidak akan
mengganggu manfaat jaminan lain tanpa membebani iuran ke pekerja dan pengusaha," terang
dia.

Pembahasan pesangon sebelum disahkan begitu ramai dibicarakan buruh dan pekerja karena
dalam rumusan RUU Cipta Kerja yang sebelumnya masih dalam rancangan memotong hak
pekerja yang terkena PHK. Dalam RUU Ciptaker tercatat ada pemangkasan nilai pesangon dari

3