Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 6
Judul Aneh, Pemerintah Justru Berhadapan Sama Rakyat yang Harusnya
Dilayani
Nama Media suara.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2020/10/06/071309/aneh-pemerintah-
justru-berhadapan-sama-rakyat-yang-harusnya-dilayani
Jurnalis Siswanto
Tanggal 2020-10-06 07:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Novel Baswedan (Penyidik KPK) Seringkali dikatakan bila tidak sesuai JR ke MK. Lupa
ya bila menyejahterakan masyarakat, berantas korupsi dan sebagainya itu kewajiban pemerintah
?
negative - Novel Baswedan (Penyidik KPK) Aneh, pemerintah justru berhadapan dengan
masyarakat yang seharusnya dilayani atas haknya
negative - Novel Baswedan (Penyidik KPK) Aneh, pemerintah justru berhadapan dengan
masyarakat yang seharusnya dilayani atas haknya.
neutral - Novel Baswedan (Penyidik KPK) Memang pemerintah berpihak dan bertindak untuk
siapa?
negative - Novel Baswedan (Penyidik KPK) Sekian banyak alasan yang disampaikan pemerintah
soal perlunya UU Omnibus Law, sekalipun pakar dan banyak yang katakan akan rugikan
masyarakat. Bila kemudian hari ternyata salah, lalu bagaimana? Terhadap UU KPK juga sama,
dan setelah disahkan akibatnya buruk bagi KPK dibiarkan saja
neutral - Ahmad Supriyadi (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kabupaten Tangerang)
Upah minimum berdasarkan rancangan undang-undang tersebut tidak akan mengalami kenaikan
setiap tahun, terus pekerja kontrak juga tidak berbatas oleh waktu. Tentu RUU ini kami nilai
lebih kejam dari pada penyebaran virus corona di Indonesia
Ringkasan
Dalam rapat paripurna yang berlangsung tegang, Senin (6/10/2020), sore, Dewan Perwakilan
Rakyat tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Sejumlah pendukung UU Cipta Kerja
mengatakan kepada kalangan yang menolak supaya mereka menempuh jalur hukum saja,
melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
5
