Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 15
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesian (KSPI) Said Iqbal menegaskan,
para serikat buruh tetap menggelar aksi mogok nasional pada 6-8 Oktober dalam rangka
menolak RUU Cipta Kerja. Mogok nasional, menurut Iqbal, akan dilakukan kurang lebih 2 juta
buruh yang melibatkan 32 federasi dan konfederasi serikat buruh dan sejumlah federasi serikat
buruh lainnya. Iqbal mengatakan, aksi mogok kerja ini telah sesuai dengan aturan perundangan-
undangan yakni UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum.
"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999
tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).
Iqbal juga mengatakan, dalam aksi mogok nasional tersebut, serikat buruh akan menyampaikan
secara spesifik penolakan terhadap substansi RUU Cipta Kerja.
Rinciannya, buruh menuntut upah minimum kota (UMK) tanpa syarat dan upah minimum
sektoral kota (UMSK) tidak dihilangkan. Kemudian, buruh meminta nilai pesangon tidak
berkurang. Buruh menolak adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan
kontrak seumur hidup. Selain itu, buruh juga menolak outsourcing seumur hidup, waktu kerja
yang eksploitatif, serta hilangnya cuti dan hak upah atas cuti. Buruh juga menuntut karyawan
kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun.
"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap
sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," kata Iqbal.
Adapun, aksi mogok nasional ini akan diikuti serikat buruh di 25 Provinsi di Indonesia.
14
