Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 20

Judul               Fakta-fakta Omnibus Law Cipta Kerja yang Disahkan DPR
                Nama Media          kumparan.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://kumparan.com/kumparanbisnis/fakta-fakta-omnibus-law-cipta-
                                    kerja-yang-disahkan-dpr-1uKuCWZXflO
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-10-06 06:45:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Baleg bersama pemerintah dan dewan
              legislatif telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali, 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja dan
              6 kali rapat Timus Timsin . Yang dilakukan mulai hari Senin sampai Minggu, dari pagi sampai
              malam bahkan reses pun tetap melakukan rapat baik di dalam gedung maupun di luar

              negative  -  Supratman  Andi  Agtas  (Ketua  Baleg  DPR  RI)  Terdapat  7  undang-undang  dari
              rancangan undang-undang Cipta kerja, yang pertama UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
              neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) Tadi malam (dihubungi)

              negative - Pandangan Benny (None) Kita tahu majority kehendaki keinginan penguasa untuk
              disahkan. Tapi kami mau sampaikan sikap kami. Supaya publik tahu penolakan kami

              positive - Marwan Cik Asan (Anggota Partai Demokrat) RUU Cipta Kerja harus bersifat jangka
              panjang
              negative - Pandangan Benny (None) Kalau begitu Demokrat menyatakan walk out dan tidak
              bertanggung jawab .

              negative - Airlangga Hartarto (Menko Bidang Perekonomian) Mekanisme Pemutusan Hubungan
              Kerja (PHK) tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, RUU
              Cipta  Kerja  tidak  menghilangkan  hak  cuti  haid  dan  cuti  hamil  yang  telah  diatur  dalam  UU
              Ketenagakerjaan

              positive  -  Airlangga  Hartarto  (Menko  Bidang  Perekonomian)  Program  jaminan  kehilangan
              pekerjaan  yang  memberikan  manfaat  yaitu  cash  benefit,  uang  tunai  dan  pelatihan  untuk
              upgrading maupun re- skilling akses informasi pasar tenaga kerja

              negative - Airlangga Hartarto (Menko Bidang Perekonomian) Dengan demikian, bagi pekerja atau
              buruh  yang  mengalami  PHK  tetap  terlindungi  dalam  jangka  waktu  tertentu  sambil  mencari
              pekerjaan baru yang lebih sesuai



                                                           19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25