Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Judul Tok! UU Ciptaker Disahkan DPR
Nama Media Pos Kota
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg1&11
Jurnalis BI
Tanggal 2020-10-06 06:40:00
Ukuran 136x150mmk
Warna Warna
AD Value Rp 27.200.000

News Value Rp 272.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - None (None) katanya. . BATAL KE DPR . Sementara itu, para buruh di Bekasi batal
berunjuk rasa ke Gedung DPR RI setelah kepolisian melakukan penyekatan sejumlah titik di
kawasan industri. Sejumlah titik yang disekat di antaranya kawasan industri MM 2100,
Bantargebang, Rawa Pasung, dan kawasan EJIP Sebanyak 5.000 pekerja yang menggelar aksi,
dihadang ribuan aparat kepolisian yang dibantu TNI. Para buruh akhirnya tertahan dan
berkumpul di beberapa titik. Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S Cahyo, mengatakan jalan - jalan di Bekasi dan Tangerang
disekat pihak keamanan.

negative - None (None) ujar Pimpinan Rapat Paripurna DPR Azis Syamsudin yang juga Wakil
Ketua DPR, Senin (5/10). Rapat paripurna ini membahas RUU Ciptaker ini yang semula agenda
keempat, namun dimajukan menjadi agenda kedua. . Dalam rapat paripurna tersebut dihadiri
juga oleh Menteri Kabinet Indonesia maju. Seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,
Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri
Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono hingga Menaker
Ida Fauziyah. . 6 FRAKSI SETUJU . Dalam rapat tersebut, ada 6 Fraksi yang menyetujui RUU
Ciptaker yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Satu fraksi yang menerima dengan catatan yakni PAN.
Dua fraksi yang menolak yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). . Sedang
pandangan perintah dengan disahkan diharapkan dapat menarik investor, salah satunya dengan
pembentukan lembaga pengelola investasi. Pemerintah diharapkan bisa mengundang investasi
dari negara-negara sahabat, lembaga internasional, dan korporasi, kata Menko Perekonomian
Airlangga . Hartarto dalam pandangan pemerintah pada rapat paripurna DPR. . Airlangga
menjelaskan lembaga pengelola investasi tidak akan bergerak secara bebas. Tentunya kehadiran
lembaga ini diawasi sesuai undang-undang yang ada

negative - rizal (koordinator massa Aliansi Buruh Bekasi) katanya. . Massa aliansi buruh Bekasi
melawan dihadang polisi s^at hendak mengarah ke GedungDPR. Dua bus yang membawa massa
diminta putar balik saat melintas di Jalan Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat. . Polisi yang berjaga
sejak pagi mengimbau massa mengurungkan niat mereka berunjuk rasa karena wilayah DKI
Jakarta tengah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat.

23