Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Ringkasan

resmi sudah RUU Cipta Kerja (CIPTAKER) disahkan jadi UU Ciptaker. Pengesahan diputuskan
dalam Rapat Paripura, pukul 17.25 dan ditutupnya 18.45 WIB, Senin (5/10). Seyogyanya
pengesahan UU Cipta kerja pada, Kamis (8/10), namun dipercepat tiga hari dari jadwal yang
sudah ditehtukan. Sebelumnya, Pemerintah bersama Baleg DPR memang telah menyepakati
substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) dalam Raker
Panja, Sabtu (3/10) di Jakarta.

TOK! UU CIPTAKER DISAHKAN DPR

TOk! Palu DPR diketuk,resmi sudah RUU Cipta Kerja (CIPTAKER) disahkan jadi UU Ciptaker
Pengesahan diputuskan dalam Rapat Paripura, pukul 17.25 dan ditutupnya 18.45 WIB, Senin
(5/10). Seyogyanya pengesahan UU Cipta kerja pada, Kamis (8/10), namun dipercepat tiga hari
dari jadwal yang sudah ditehtukan. Sebelumnya, Pemerintah bersama Baleg DPR memang telah
menyepakati substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker)
dalam Raker Panja, Sabtu (3/10) di Jakarta.

Telah kita dengar pandangan dan pendapat akhir dari Badan Legislatif," ujar Pimpinan Rapat
Paripurna DPR Azis Syamsudin yang juga Wakil Ketua DPR, Senin (5/10). Rapat paripurna ini
membahas RUU Ciptaker ini yang semula agenda keempat, namun dimajukan menjadi agenda
kedua. Dalam rapat paripurna tersebut dihadiri juga oleh Menteri Kabinet Indonesia maju.
Seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri

Mulyani Indrawati, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Agraria dan
Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono hingga Menaker Ida Fauziyah.

6 FRAKSI SETUJU

Dalam rapat tersebut, ada 6 Fraksi yang menyetujui RUU Ciptaker yakni PDI Perjuangan, Golkar,
Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Satu fraksi yang menerima dengan catatan yakni PAN. Dua fraksi yang menolak yakni Partai
Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sedang pandangan perintah dengan disahkan diharapkan dapat menarik investor, salah satunya
dengan pembentukan lembaga pengelola investasi.
"Pemerintah diharapkan bisa mengundang investasi dari negara-negara sahabat, lembaga
internasional, dan korporasi," kata Menko Perekonomian Airlangga

Hartarto dalam pandangan pemerintah pada rapat paripurna DPR. Airlangga menjelaskan
lembaga pengelola investasi tidak akan bergerak secara bebas. "Tentunya kehadiran lembaga
ini diawasi sesuai undang-undang yang ada," katanya.

BATAL KE DPR

Sementara itu, para buruh di Bekasi batal berunjuk rasa ke Gedung DPR RI setelah kepolisian
melakukan penyekatan sejumlah titik di kawasan industri.

Sejumlah titik yang disekat di antaranya kawasan industri MM 2100, Bantargebang, Rawa
Pasung, dan kawasan EJIP Sebanyak 5.000 pekerja yang menggelar aksi, dihadang ribuan aparat
kepolisian yang dibantu TNI. Para buruh akhirnya tertahan dan berkumpul di beberapa titik.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar
S Cahyo, mengatakan jalan- jalan di Bekasi dan Tagerang disekat pihak keamanan.
24