Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 22
Beberapa hari sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan sejumlah
pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja menyepakati untuk melakukan mogok
nasional sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.
Mogok nasional rencananya dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada tanggal 6
Oktober 2020 dan diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja pada 8
Oktober 2020.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, mogok nasional
ini akan menyetop produksi ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25
provinsi dan 300 kabupaten atau kota.
Jelang pengesahan RUU Cipta Kerja, perwakilan serikat buruh mendatangi Istana
Kepresidenan, Jakarta.
Mereka yang hadir adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi
Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.
Pertemuan ini berlangsung, menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR.
Andi Gani dan Said Iqbal terlihat hadir di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.45 WIB.
Mereka kemudian dijemput dengan mobil golf dan masuk ke kawasan dalam Istana lewat jalur
samping. Tak banyak penjelasan yang diungkapkan keduanya.
Hanya saja, Andi Gani Nena Wea menyatakan bahwa mereka dihubungi untuk bertemu Presiden
Jokowi semalam.
"Tadi malam (dihubungi)," kata Andi kepada awak media.
Agenda Rapat Paripurna DPR RI itu dijadwalkan pada Senin (5/10) pukul 15.00 WIB. Rapat itu
dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.
Pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan RUU Cipta Kerja masuk dalam agenda
kelima. Namun lagi-lagi diwarnai kejutan, di tengah rapat berlangsung, DPR memutuskan
agenda pengesahan RUU Cipta Kerja ini dimajukan menjadi agenda kedua. Alasannya karena
seluruh perwakilan pemerintah telah hadir tepat waktu dalam Ruang Rapat Paripurna DPR RI.
Mulanya, rapat berjalan lancar. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas membacakan hasil
kesepakatan dalam Bamus siang itu, yakni 6 fraksi menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja, 1
fraksi menerima dengan catatan, dan dua fraksi menolak.
Namun usai Supratman membacakan hasil Bamus tersebut, interupsi diajukan oleh Anggota
Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman.
"Kita tahu majority kehendaki keinginan penguasa untuk disahkan. Tapi kami mau sampaikan
sikap kami. Supaya publik tahu penolakan kami," kata Benny.
Pandangan Benny juga dikuatkan oleh Anggota Partai Demokrat lainnya yaitu Marwan Cik Asan
yang mengungkapkan pembahasan RUU Cipta Kerja yang terlalu cepat dan buru-buru sehingga
pembahasan pasal per pasal tidak mendalam.
"RUU Cipta Kerja harus bersifat jangka panjang," tegasnya.
Setelah semua fraksi menyampaikan pandangannya, Demokrat kembali menegaskan penolakan
mereka. Benny kemudian menginterupsi agenda selanjutnya yaitu pandangan dari pemerintah.
Benny bermaksud memperjelas pandangan fraksinya. Namun permintaan Benny untuk bicara
ditolak oleh pimpinan rapat Aziz.
21
