Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 23
Tak diberi kesempatan untuk bicara, maka Benny menegaskan bahwa Partai Demokrat
memutuskan untuk walk out dari rapat paripurna. "Kalau begitu Demokrat menyatakan walk
out dan tidak bertanggung jawab ... ," tegas Benny yang kemudian suaranya hilang akibat
mikrofon yang terputus.
Tak lama dari adu mulut tersebut, Azis pun langsung mengetok palu pengesahan RUU Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang.
"Berdasarkan fraksi, 6 menerima, 1 menerima dengan catatan, dan 2 menolak. Mengacu pada
Pasal 164, maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!" tegas Azis.
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjamin UU Cipta Kerja tidak akan
menghilangkan hak perempuan dalam bekerja. Airlangga menegaskan bahwa cuti haid dan cuti
melahirkan tetap berlaku sesuai yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
Selain itu, mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) juga tetap mengikuti persyaratan yang
diatur dalam UU yang sudah ada.
"Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam
UU Ketenagakerjaan. Selain itu, RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti
hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan," kata Airlangga Dalam UU Cipta Kerja,
pemerintah akan memberikan jaminan kehilangan pekerjaan. Sehingga para pekerja yang
terkena PHK tetap dapat diberikan perlindungan selama beberapa waktu.
"Program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat yaitu cash benefit, uang
tunai dan pelatihan untuk upgrading maupun re- skilling akses informasi pasar tenaga kerja,"
kata Airlangga.
Dia memastikan korban PHK akan mendapatkan perlindungan tersebut hingga batas waktu
tertentu, sambil mencari pekerjaan baru. Namun, tak disebutkan secara spesifik batasan
waktunya.
"Dengan demikian, bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap terlindungi dalam jangka
waktu tertentu sambil mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai," katanya.
Aturan jaminan kehilangan pekerjaan itu tertuang dalam klaster ketenagakerjaan Bagian Ketujuh
Pasal 46A. Program jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan atau
BPJamsostek.
"Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan
kehilangan pekerjaan," tulis Pasal 46A ayat 1 beleid tersebut.
Meski demikian, tak semua pekerja bisa mendapatkan jaminan tersebut. Hanya pekerja yang
telah membayar iuran di BPJamsostek yang akan memperoleh jaminan.
Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah;
rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.
"Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran," tulis
Pasal 46C UU Cipta Kerja.
DPR Buruh RUU Cipta Kerja2020 (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.289.
22
