Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 206

Judul               DPR dan Pemerintah Yakin
                Nama Media          Kompas
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg1&15
                Jurnalis            XTI
                Tanggal             2020-10-06 05:07:00
                Ukuran              626x256mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 672.950.000

                News Value          Rp 6.729.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              positive - Shinta Widjaja Kamdani (Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Jika tak
              ada RUU Cipta Kerja, daya saing pencari kerja kita relatif rendah dibandingkan dengan negara
              lain. Lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif dan penduduk kita yang
              tak bekerja akan semakin tinggi

              negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Justru dengan UU ini
              negara  hadir  dalam  hubungan  industrial.  Pancasila  hadir  dalam  hubungan  tripartit  antara
              pemerintah,  buruh,  dan  pengusaha,  yakni  dengan  dikeluarkannya  JKP  (Jaminan  Kehilangan
              Pekerjaan)



              Ringkasan

              Keputusan  DPR  yang  menyetujui  RUU  Cipta  Kerja  disahkan  menjadi  UU  memicu  respons
              berbeda. Di satu sisi, RUU itu dinilai merugikan pekerja. Di sisi lain, pemerintah dan DPR yakin
              RUU itu akan memperlancar investasi serta membuka lapangan kerja baru. Keberatan atas RUU
              itu, setelah diundangkan, bisa melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sidang Paripurna DPR,
              Senin (5/10/2020), di Kompleks Parlemen, menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
              disahkan menjadi UU. Sidang yang juga mengagendakan penutupan masa sidang I b2019-2020
              ini digelar lebih cepat dari yang direncanakan, yakni pada 8 Oktober 2020, dengan pertimbangan
              ancaman Covid-19 yang semakin masif.


              DPR DAN PEMERINTAH YAKIN

              Keputusan  DPR  yang  menyetujui  RUU  Cipta  Kerja  disahkan  menjadi  UU  memicu  respons
              berbeda. Di satu sisi, RUU itu dinilai merugikan pekerja. Di sisi lain, pemerintah dan DPR yakin
              RUU itu akan memperlancar investasi serta membuka lapangan kerja baru. Keberatan atas RUU
              itu, setelah diundangkan, bisa melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sidang Paripurna DPR,
              Senin (5/10/2020), di Kompleks Parlemen, menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
              disahkan menjadi UU. Sidang yang juga mengagendakan penutupan masa sidang I b2019-2020


                                                           205
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211