Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 207
ini digelar lebih cepat dari yang direncanakan, yakni pada 8 Oktober 2020, dengan pertimbangan
ancaman Covid-19 yang semakin masif.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyambut
baik pengesahan RUU itu. RUU Cipta Kerja diharapkan bisa mendorong perekonomian dan
investasi melalui pen-ciptaan serta perluasan lapangan kerja.
RUU itu dinilainya mampu menjawab permasalahan yang selama ini menjadi kendala masuknya
investasi, yakni tumpang tindih aturan dan perizinan. RUU ini diharapkan akan mendorong
peningkatan investasi 6,6 persen hingga 7 persen untuk membangun usaha baru dan
mengembangkan usaha yang sudah ada. Dengan begitu, konsumsi rumah tangga pun akan
meningkat di kisaran 5,4 persen sampai 5,6 persen.
"Jika tak ada RUU Cipta Kerja, daya saing pencari kerja kita relatif rendah dibandingkan dengan
negara lain. Lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif dan penduduk kita
yang tak bekerja akan semakin tinggi," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airi angga Gitu menegaskan, salah satu alasan
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibuat ialah memprioritaskan program penanganan
pandemi Covid-19. Hal ini dikatakan Airlangga menyusul walk outnya Fraksi Partai Demokrat
dalam rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin
(5/10).
Airlangga Hartarto, yang mewakili pemerintah dalam pengesahan RUU itu bersama sembilan
menteri lain, menyatakan, RUU Cipta Kerja dibuat untuk memprioritaskan program penanganan
pandemi Covid-19. Masukan dari fraksi menjadi masukan bagi pemerintah. Penyusunan RUU itu
dilakukan melalui kajian dan pemerintah juga mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dalam
membuka investasi serta penciptaan lapangan kerja.
Terkait masukan soal hak buruh, Airlangga mengatakan, hal itu telah terlindungi dalam UU yang
baru tersebut. "Justru dengan UU ini negara hadir dalam hubungan industrial. Pancasila hadir
dalam hubungan tripartit antara pemerintah, buruh, dan pengusaha, yakni dengan
dikeluarkannya JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)," ujarnya.
Kesejahteraan buruh
Di sisi lain, RUU Cipta Kerja yang pembahasannya dikebut sekitar enam bulan terakhir dinilai
memuat sejumlah ketentuan yang mereduksi hak dan perlindungan buruh dalam hubungan
industrial. RUU yang dibuat demi menarik investasi di tengah pandemi itu dipandang
mempermudah pemutusan hubungan kerja, memberikan ketidakpastian kerja, serta membebani
negara.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesk Timboel Siregar, Senin, mengatakan,
RUU Cipta Kerja memperburuk wajah hubungan industrial yang banyak diwarna konflik dan
merugikan buruh Di tengah ketidakpastian pan-demi Covid-19, kehadiran RUU itu kian mereduksi
perlindungan dan kesejahteraan buruh.
RUU Cipta Kerja, antara lain, memudahkan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja
(PHK). Pasal 161 Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
mengatur keharusan pengusaha memberikan surat peringatan tiga kali sebelum melakukan PHK
terhadap pekerja dihapus dalam RUU Cipta Kerja.
Timboel juga menyoroti sejumlah ketentuan krusial yang justru dilepas oleh DPR ke tangan
pemerintah untuk diatur di peraturan pemerintah. Pembahasan rancangan PP umumnya
dilakukan secara sepihak dan tertutup oleh pemerintah.
206
