Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Menurut Airlangga, UU Omnibus Law Cipta Kerja, akan merevisi beberapa undang-undang
eksisting yang menghambat penciptaan lapangan kerja. Regulasi ini sekaligus sebagai instrumen
penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi. Airlangga meyakini, dengan
disahkannya RUU, berbagai dampak positif bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Dengan demikian, bagi Pekerja atau buruh yang alami PHK, bisa tetap terlindungi dalam jangka
waktu tertentu sambil mencari Hlm- 7 pekerjaan baru yang lebih sesuai," kata Airlangga yang
juga menjabat ketua umum Partai Golkar itu. Menurut Airi angga, UU Cipta Kerja memungkinkan
pelaku UMKM mendapatkan kemudahan dan kepastian hukum.

RUU Ciptaker ini sebelumnya mendapat kritikan dari berbagai pihak, termasuk ormas Islam,
serikat buruh, persatuan petani, dan aktivis lingkungan hidup. "Pandangan dan sikap MUI dan
ormas-ormas yang menolak omnibus law adalah bukti bahwa mereka masih punya rasa
tanggung jawab untuk memiliki, mengawal, dan menjaga negara ini dari kemusnahan dan
kehancuran," kata Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi, kemarin.

Ia juga menyesalkan legislator dan pemerintah yang terkesan mengabaikan berbagai penolakan
yang mengemuka terkait regulasi tersebut. Semestinya, kata Muhyiddin, yang ditunjukkan
parlemen itu membuat rakyat merasa tidak lagi punya wadah untuk menyampaikan keluh
kesahnya. fujieka permana ed:titrryan zamzami

caption: DISAHKAN Para menteri berfoto bersama dengan pimpinan DPR seusai pengesahan
RUU Cipta Kerja pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen. Senayan, Jakarta. Senin (5/10).
Dalam rapat paripurna tersebut. RUU Cipta Kerja disetujui untuk disahkan menjadi undang-
undang.

203