Page 199 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Judul Jangan Ada Suara Tersumbat
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&8
Jurnalis *
Tanggal 2020-10-06 05:07:00
Ukuran 277x111mmk
Warna Warna
AD Value Rp 49.860.000

News Value Rp 498.600.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
UU CIPTA Kerja menjadi trending topic di media sosial, kemarin. Di trending sepuluh besar, ada
sekitar enam tanda pagar atau tagar mengenai isu ini. Isinya mempertanyakan sikap DPR
mengesahkan UU ini. Lepas dari substansinya, karena UU ini mengundang prokontra,
pengesahan ini menggambarkan ada jarak yang semakin jauh antara rakyat dengan para
wakilnya. Ada saluran yang tersumbat. Terutama dengan para buruh yang kemarin menolak
pengesahan UU ini lewat aksi demo.

JANGAN ADA SUARA TERSUMBAT

UU CIPTA Kerja menjadi trending topic di media sosial, kemarin. Di trending sepuluh besar, ada
sekitar enam tanda pagar atau tagar mengenai isu ini. Isinya mempertanyakan sikap DPR
mengesahkan UU ini. Lepas dari substansinya, karena UU ini mengundang prokontra,
pengesahan ini menggambarkan ada jarak yang semakin jauh antara rakyat dengan para
wakilnya. Ada saluran yang tersumbat. Terutama dengan para buruh yang kemarin menolak
pengesahan UU ini lewat aksi demo.

Sumbatan ini menyangkut trust. Kepercayaan yang luntur. Kalau kondisi ini berlanjut, tentu saja
kurang baik bagi kehidupan politik. Aspirasi yang tersumbat kurang sehat bagi demokrasi. Juga
bisa menimbulkan beragam dampak.

Kondisi Ini mulai terlihat ketika UU KPK direvisi, akhir tahun lalu. Saat itu, pemerintah dan DPR
mengklaim. UU KPK yang baru akan memperkuat KPK, tapi publik, lewat aksi demo berjilid-jilid
di banyak daerah, menilai sebaliknya: UU tersebut justru memperlemah KPK.

Lalu ada UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yang disahkan pada 12 Mei
lalu. Pengesahan UU ini juga menuai prokontra.

Pro kontra lainnya muncul saat pengesahan UU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. UU ini dinilai memberikan hak imun
atau kekebalan kepada penyelenggara negara. Lewat UU ini, pejabat tak dapat dituntut perdata
maupun pidana asalkan kebijakan tersebut didasari iktikad baik. Dengan demikian, korupsi atau
bukan, menjadi wilayah abu-abu lewat "iktikad baik" itu.

198