Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 194
Judul 14 Alasan Perusahaan Bisa Memecat Karyawannya, dari Rugi sampai
Pailit
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/10/06/14-alasan-perusahaan-bisa-
memecat-karyawannya-dari-rugi-sampai-pailit
Jurnalis Ravianto
Tanggal 2020-10-06 05:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI) RUU Cipta Kerja disetujui untuk
pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dan semalam sudah
diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI untuk dibawa kedalam rapat paripurna DPR RI untuk
disahkan menjadi undang-undang
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Dari 10 isu yang disepakati
oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu PHK , sanksi pidana bagi
pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) RUU Cipta Kerja akan
mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih
efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
(NSPK) dan penggunaan sistem elektronik
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Kami yakin ini akan
dapat mendukung upaya kita bersama, untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan
investasi, sehingga akan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat,
dan pada akhirnya akan mampu mendorong perekonomian nasional kita
Ringkasan
RUU Cipta Kerja telah disetujui DPR dan pemerintah menjadi Undang-Undang dalam Rapat
Paripurna. Sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini telah menyetujui, yaitu Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan
(PPP).
193
