Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 196
"Dan semalam sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI untuk dibawa kedalam rapat
paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang," ujar Said Iqbal dalam
keterangannya.
Beberapa ketentuan juga dianggap kontroversial antara lain terkait pekerja kontrak (perjanjian
kerja waktu tertentu/PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, mekanisme pemutusan
hubungan kerja (PHK), penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta jaminan sosial.
Menyikapi rencana pemerintah dan DPR yang akan mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam sidang
Paripurna DPR, maka KSPI dan buruh indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh lainnya
menyatakan menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan akan mogok nasional pada 6-8 oktober
2020 ( Mogok Nasional Oktober 2020) sesuai mekanisme UU Nomor 9 tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga isu yaitu
PHK , sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," kata
Said Iqbal.
Tanggapan pemerintah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
mengatakan, RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi
nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global.
"RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan
Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik," ujar Airlangga.
Selama ini kata Airlangga, masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan
pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama,
persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan
UMKM dan koperasi yang belum optimal.
Ditambah lagi, proses administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lamban pada akhirnya
menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja.
Airlangga mengatakan, RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan
yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja.
Mekanisme aturan PHK juga disebut tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU
Ketenagakerjaan. Selain itu, RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil
yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
Sedangkan bagi pelaku usaha, RUU Cipta Kerja diyakini akan memberi manfaat yang mencakup
kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan
berbasis risiko (risk based approach) dan penerapan standar.
Selain itu, Airlangga mengatakan dengan adanya pemberian hak dan perlindungan pekerja/
buruh yang lebih baik, akan mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha.
Sementara bagi pelaku usaha kata dia, akan mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam
bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi.
"Kami yakin ini akan dapat mendukung upaya kita bersama, untuk mendorong peningkatan
kegiatan ekonomi dan investasi, sehingga akan dapat menciptakan lebih banyak lapangan
pekerjaan bagi masyarakat, dan pada akhirnya akan mampu mendorong perekonomian nasional
kita," kata Airlangga.
195
