Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 203
"Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang telah kita simak bersama, sekali lagi saya memohon
persetujuan di forum rapat paripurna ini, bisa disepakati?" kata Wakil Ketua DPR Azis
Syamsuddin yang memimpin rapat, Senin (5/10). "Setuju," kata anggota DPR yang hadir
serentak, diikuti dengan ketukan palu.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan hasil rapat
Baleg DPR bersama pemerintah sebelumnya. Hasilnya, tujuh fraksi setuju RUU Cipta Kerja
disahkan menjadi undang-undang.
Sementara, Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak
RUU Cipta Kerja disahkan. Mereka menilai pembahasan RUU terburu-buru, tak memberikan
akses pada masyarakat, dan sejumlah pasalnya bermasalah.
Dalam sidang kemarin, Fraksi PAN merevisi sikap mereka dengan memberikan catatan penolakan
terhadap pasal pengurangan pesangon buruh dari 32 gaji menjadi 26 kali gaji. Sementara itu,
Fraksi Demokrat melakukan walk out karena tak diizinkan meneruskan paparan soal keberatan
mereka.
Pihak DPR mengeklaim draf terbaru telah mengakomodasi keberatan serikat buruh. DPR dan
pemerintah sepakat upah minimum kabupaten/kota (UMK) tetap dijalankan dengan syarat atau
kriteria tertentu. UMK juga tetap ada, menyesuaikan inflasi dan tidak dikelompokkan secara
sektoral.
Poin lain yang juga disetujui adalah soal jaminan kehilangan Pekerjaan (JKP), jaminan hari tua,
dan jaminan kecelakaan kerja. Semua jaminan kehilangan Pekerjaan ini pada intinya disetujui
untuk tetap disubsidi melalui upah dengan menggunakan data BPJS Ketenaga-kerjaan.
Supratman yang juga ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja menegaskan, beleid itu tidak
akan menghilangkan hak cuti haid dan hamil. Selain itu, persoalan pemutusan hubungan kerja
(PHK) tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Draf RUU Ciptaker merupakan usulan pemerintah. RUU ini merupakan tindak lanjut keinginan
Presiden .Joko VVidodo memiliki omnibus law alias regulasi sapu jagat untuk menggenjot
perekonomian.
RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 186 pasal. Adapun yang diatur mencakup kewenang-an
perizinan dan tata mang yang lebih teipusat, penyederhanaan perizinan, pemberdayaan UMKM
dan koperasi, ketenagakerjaan, zona perekonomian, serta riset dan teknologi.
Dengan pengesahan kemarin, tak sampai sembilan bulan RUU Cipta Kerja dibahas di DPR sejak
draf awal diserahkan pemerintah pada 12 Februari lalu. Sebanyak 64 rapat dilakukan sebelum
pengesahan. Sedikitnya 8.000 daftar inventaris masalah diklaim selesai dalam jangka waktu
tersebut.
Pada Sabtu (3/10), Baleg DPR melakukan rapat di luar hari kerja hingga malam hari dan
menyepakati RUU Ciptaker akan dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan pada Kamis (8/10).
Namun, rapat pimpinan DPR pada Senin (5/10) pagi kemudian menyepakati disegerakannya
sidang paripurna. Badan Musyawarah juga menyepakati RUUCiptaker diloloskan ke paripurna.
Selepas pengesahan kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
menyebutkan, keberadaan UU Cipta Kerja akan membantu Indonesia keluar dari jebakan negara
berpenghasilan menengah dengan memanfaatkan bonus demografi. Beleid ini dinilai mampu
menyelesaikan permasalahan terbesar Indonesia, yaitu hiper-regulasi untuk menciptakan
lapangan kerja.
202
