Page 208 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 208
Sejumlah ketentuan membuat buruh bisa terombang-ambing tanpa kepastian menjadi pekerja
tetap. Pasal 59 dan Pasal 65 mengenai pekerja kontrak dan pekerja alih daya tak mengatur batas
jangka waktu kontrak. Pada UU Ketenagakerjaan lama, pekerja hanya bisa dikontrak paling lama
tiga tahun dengan aturan paling lama dua tahun dan diperpanjang satu kali untuk jangka waktu
paling lama satu tahun.
Dalam RUU Cipta Kerja, penyelesaian pekerjaan kontrak ditentukan dalam waktu yang tak terlalu
lama. Ketentuan lanjut mengenai jangka waktu dan batas waktu kontrak serta jenis dan sifat
pekerjaan yang bisa dikontrak diatur dengan PP. Hal ini membuat buruh terancam tak diangkat
jadi pekerja tetap. Buruh kontrak dan alih daya kian terancam, tanpa jaminan.
Sebagai bentuk protes, 32 federasi dan konfederasi serikat buruh akan berunjuk rasa dan mogok
pada 6-8 Oktober 2020.
25 kali upah
Ketentuan lain yang menjadi sorotan adalah berkurangnya pesangon bagi buruh, dari
sebelumnya maksimal 32 kali upah, pesangon berkurang menjadi 25 kali upah. Perusahaan
membayarkan 16 kali upah pekerja. Negara menanggung 9 kali upah lewat skema JKP.
Dalam Pasal 42 Ayat 2 RUU Cipta Kerja disebutkan, modal awal untuk program JKP ditetapkan
paling sedikit Rp 6 triliun yang dianggarkan dalam APBN. Ketentuan lebih lanjut mengenai
pemberian pesangon akan diatur dalam PP.
Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)
Misbah H asan menilai, regulasi pesangon itu akan membebani keuangan negara dalam jangka
menengah dan panjang. Regulasi baru itu juga berpotensi membuat kebijakan PHK lebih berani
diambil.
BP Jamsostek mengaku belum mengetahui detail rencana skema program JKP. Deputi Direktur
Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga BP Jamsostek I rvansyah Utoh Banja mengatakan
masih perlu membahas dengan pemerintah terkait simulasi perhitungan besaran iuran dan
manfaat, termasuk sumber pendanaannya.
Ketua Panitia Kerja RUU Cipta Kerja yang juga Ketua Badan Legislasi DPR Suprat-man Andi Agtas
membantah RUU itu merugikan pekerja. Substansi RUU tersebut diklaim meningkatkan
perlindungan kepada pekerja. Salah satu aturan yang melindungi pekerja ialah adanya JKP yang
dikelola melalui mekanisme BPJS Ketenagakerjaan yang sepenuhnya ditanggung negara.
Setelah pengesahan RUU itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menulis surat terbuka
kepada serikat buruh. Pemerintah berupaya mencari titik keseimbangan antara melindungi orang
yang bekerja dan memberikan kesempatan kepada orang yang masih menganggur.
(AG E/REK/K RN/MT K/DAN/ FRD/FAI/JOG/VTO/NDU/HRS/ IKI/NIK/MEL/XTI/IDO)
Proses Pembahasan RUU Cipta Kerja
Senin, 8 September 2020
Pembahasan RUU Cipta Kerja di tingkat Panitia Kerja selesai dilakukan.
I Selasa, 9 September 2020
Pembahasan RUU Cipta Kerja dilanjutkan di tingkat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
Sabtu, 3 Oktober 2020_____________________________
207
