Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 239

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali dua kali rapat
              kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat Timus/tim-sin yang dilakukan mulai Senin sampai
              Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman.

              "Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan
              pimpinan DPR," tutur dia.

              Sembilan fraksi di DPR kembali menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU Cipta Kerja
              dalam  rapat  paripurna.  Fraksi  PKS  dan  Fraksi  Partai  Demokrat  tetap  menolak  seluruh  hasil
              pembahasan  RUU  Cipta  Kerja.  Hasilnya.  RUU  Cipta  Kerja  tetap  disahkan  menjadi  undang-
              undang. Mayoritas fraksi DPR dan pemerintah setuju.

              Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,
              RUU  Cipta  Kerja  diperlukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  birokrasi  dan  memperbanyak
              lapangan kerja. Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan
              pemerintah.
              "Kita  memerlukan  penyederhanaan.  sinkronisasi,  dan  pemangkasan  regulasi.  Untuk  itu.
              diperlukan  UU  Cipta  Kerja  yang  merevisi  beberapa  undang-undang  yang  menghambat
              pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan
              penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," ujar Airlangga.
              Kecewa

              Menanggapi  disahkannya  UU  Cipta  Kerja,  Sekretaris  DPC  SPSI  Kabupaten/Kota  Bekasi  Fajar
              Winarno menyatakan kekecewaannya lantaran para buruh tak mengetahui bahwa jadwal rapat
              paripurna. Senin (5/10) kemarin langsung mengesahkan RUU Cipta Kerja.

              "Hari ini (kemarin-Red) sebenarnya informasinya yang kami peroleh, bahwa pengesahan itu di
              sidang pleno tanggal 8 Oktober 2020 nanti." kata Fajar saat dikonfirmasi.

              Namun pada kenyataannya, sebanyak 8 fraksi menerima pengesahan RUU Cipta Kerja. hanya
              Fraksi PKS dan Demokrat saja yang menolak.

              "Kami merasa dibohongi, jadi dari pagi kami mau menyampaikan aspirasi ke DPR itu sudah di
              blokir dimana-mana. Semua pintu masuk tol arah Jakarta sudah dijaga." ujarnya.

              Menurut Fajar, menambahkan pemblokiran jalan para buruh serta pengesahan RUU Cipta Kerja
              seperti telah direncanakan.

              Lengang

              Pantauan Warta Kota, hingga Senin (5/10) pukul 13.00 WIB. Jalan Gatot Subroto persisnya di
              depan  Gedung  DPR  RI  terpantau  lengang.  Tidak  ada  aktivitas  demo  buruh  yang  sudah
              direncanakan sebagian buruh di Jabodetabek.

              Hanya ada beberapa mobil barakuda terparkir di pinggir Jalan Gatot Subroto. Polisi yang berjaga
              di Jalan Gatot Subroto arah Tomang juga terpantau sedikit.


              Tidak ada penutupan jalan di Jalan Gatot Subroto dan area kawasan DPR RI lainnya. Suasana
              jalan terpantau normal sampai Senin siang. Pagar gerbang masuk Gedung DPR RI juga terlihat
              terbuka.

              Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wiraga menyebut aksi unjuk rasa memang masih
              dilarang mengingat Jakarta masih terapkan PSBB. Pihak aparat polisi hanya berjaga jika ada
              peserta demonstran yang nekat gelar unjuk rasa.


                                                           238
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244