Page 244 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 244
Judul PASAL KONTROVERSIAL UU CIPTA KERJA
Nama Media Warta Kota
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg11
Jurnalis Tribunnews
Tanggal 2020-10-06 04:49:00
Ukuran 165x87mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 14.850.000
News Value Rp 44.550.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Kontrak Seumur Hidup dijelaskan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, melalui Pasal 61 yang
mengatur bahwa perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai. Padahal sebelumnya
tidak dimuat dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam pasal 61A menambahkan, ketentuan pengusaha
wajib memberikan kompensasi kepada pekerja yang memiliki hubungan kerjanya berakhir
karena sudah jangka waktu perjanjian kerja dan selesainya p ekerjaan. Aturan tentang perjanjian
ini dinilai akan merugikan pekerja karena relasi kuasa yang timpang dalam pembuatan
kesepakatan. Jangka waktu kontrak berada di tangan pengusaha, yang lebih parah bisa
membuat status kontrak menjadi abadi.
PASAL KONTROVERSIAL UU CIPTA KERJA
PASAL KONTROVERSIAL UU CIPTA KERJA
1. Kontrak Seumur Hidup
Kontrak Seumur Hidup dijelaskan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, melalui Pasal 61 yang
mengatur bahwa perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai. Padahal sebelumnya
tidak dimuat dalam UU Ketenagakerjaan.
Dalam pasal 61A menambahkan, ketentuan pengusaha wajib memberikan kompensasi kepada
pekerja yang memiliki hubungan kerjanya berakhir karena sudah jangka waktu perjanjian kerja
dan selesainya p ekerjaan. Aturan tentang perjanjian ini dinilai akan merugikan pekerja karena
relasi kuasa yang timpang dalam pembuatan kesepakatan. Jangka waktu kontrak berada di
tangan pengusaha, yang lebih parah bisa membuat status kontrak menjadi abadi.
Pengusaha juga dapat sewaktu-waktu mem-PHK pekerja kontrak asalkan memberi kompensasi
sesuai ketentuan tambahan dalam pasal 61 A, yang tidak ada dalam UU Ketenagakerjaan.
2. Pemotongan Waktu Istirahat
RUU Cipta Kerja menghapus libur mingguan selama dua hari untuk lima hari kerja. Di Pasal 79
Ayat (2) poin b RUU menyebutkan, istirahat mingguan hanya satu hari untuk enam hari kerja
dalam satu minggu. Selain itu, dalam Pasal 79 ayat (5) juga menghapus cuti panjang dua bulan
243
