Page 245 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 245
perenam tahun. Cuti panjang nantinya akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, ataupun perjanjian kerja bersama.
3. Sistem Upah
Sistem upah diatur dalam Pasal 88 8 RUU Cipta Kerja yang mengatur mengenai standar
pengupahan berdasarkan waktu. Banyak yang menganggap bahwa skema pengupahan ini akan
menjadi dasar untuk perusahaan memberlakukan perhitungan upah per jam. Kemudian, Pasal
88 C. (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. (2) Upah minimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.
Tak sedikit pihak yang khawatir akan poin ini, pemerintah tengah berupaya menghilangkan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK), termasuk upah minimum sektoral.
4. Rentan Kena PHK
Pasal 56 Ayat (3), RUU Cipta Kerja mengatur jika jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan
ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. RUU Cipta Kerja juga menghapuskan ketentuan
Pasal 59 UU Ketenagakerjaan mengenai aturan pembatasan jenis pekerjaan dan jangka waktu
yang bisa diikat dalam kontrak kerja. Ketentuan tentang perjanjian kerja PKWT dapat berakhir
saat pekerjaan selesai juga membuat pekerja rentan di-PHK karena perusahaan dapat
menentukan sepihak pekerjaan berakhir. (Tribunnews)
244
