Page 247 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 247
Judul UU Cipta Kerja, Tumpuan Masa Depan
Nama Media Investor Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg5
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-10-06 04:48:00
Ukuran 379x121mmk
Warna Warna
AD Value Rp 79.590.000
News Value Rp 238.770.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Indonesia akhirnya memiliki Undang-Undang Cipta Kerja, setelah Dewan Perwakilan Rakyat
mengesahkan dalam sidang paripurna, Senin 5 Oktober, bertepatan dengan ulang tahun TNI.
UU yang drafnya diserahkan Presiden Joko Widodo pada 7 Februari 2020 ke DPR ini dibahas
sejak 20 April hingga 3 Oktober. Badan Legislasi DPR harus mengebut dengan menggelar 64 kali
pembahasan, termasuk selama libur akhir pekan.
UU Cipta Kerja disusun dengan menggunakan metode omnibus laiv, yang terdiri atas 15 bab dan
174 pasal, yang mengharmonisasi 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait, serta terbagi
dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah. Dalam perjalanan pembahasannya, ada tujuh UU yang
dikeluarkan.
UU CIPTA KERJA, TUMPUAN MASA DEPAN
Indonesia akhirnya memiliki Undang-Undang Cipta Kerja, setelah Dewan Perwakilan Rakyat
mengesahkan dalam sidang paripurna, Senin 5 Oktober, bertepatan dengan ulang tahun TNI.
UU yang drafnya diserahkan Presiden Joko Widodo pada 7 Februari 2020 ke DPR ini dibahas
sejak 20 April hingga 3 Oktober. Badan Legislasi DPR harus mengebut dengan menggelar 64 kali
pembahasan, termasuk selama libur akhir pekan.
UU Cipta Kerja disusun dengan menggunakan metode omnibus laiv, yang terdiri atas 15 bab dan
174 pasal, yang mengharmonisasi 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait, serta terbagi
dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah. Dalam perjalanan pembahasannya, ada tujuh UU yang
dikeluarkan.
Namun kemudian ditambahkan empat undang-undang dalam UU tentang Cipta Kerja, yaitu UU
No 6/1983 tentang KUP, UU No 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Barang Mewah juncto UU No 42/2009, serta UU No 18/ 2007 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan demikian, UU Cipta Kerja merupakan
harmonisasi sejumlah pasal-pasal di 76 Undang-Undang sektoral yang ada.
UU Cipta Kerja antara lain mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan,
perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, ketenagakerjaan, riset dan inovasi,
246
