Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 251
Judul Aksi Penolakan UU Cipta Kerja di Gejayan Hampir Ricuh
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/186918/707/aksi-penolakan-uu-
cipta-kerja-di-gejayan-hampir-ricuh-1601932216
Jurnalis Priyo Setyawan
Tanggal 2020-10-06 04:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Lusi (Humas ARB) Kami akan konsisten menolak UU Ciptaker, baik melalui jalur litigasi
maupun non-litigasi. Kami akan terus mengawal tuntutan-tuntutan yang sejauh ini sudah
disuarakan
positive - Anton Firmanto (Kapolres Sleman) Mereka melaksanakan kegiatan secara dadakan.
Kami tetap melakukan pengawalan agar penyampaian aksi berlangsung kondusif
Ringkasan
Massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) menggelar aksi menolak
penetapan rancangan undang-undang omnibus law cipta kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU
dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020). Aksi tersebut dilakukan di pertigaan Colombo,
Jalan Affandi, Gejayan, Caturtunggal, Depok, Sleman , Senin (5/10/2020) malam.
AKSI PENOLAKAN UU CIPTA KERJA DI GEJAYAN HAMPIR RICUH
SLEMAN - Massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) menggelar aksi menolak
penetapan rancangan undang-undang omnibus law cipta kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU
dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10/2020). Aksi tersebut dilakukan di pertigaan Colombo,
Jalan Affandi, Gejayan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Senin (5/10/2020) malam.
Massa mulai memadati Simpang Tiga Kolombo menjelang petang. Massa kemudian melakukan
aksi bakar ban dan membentuk barikade yang menutup jalan sembari berorasi. Petugas
kepolisian sempat berupaya meminta massa membubarkan diri karena sudah melampaui batas
waktu yang ditentukan. Namun, massa memilih bertahan di lokasi.
Hal ini sempat memicu kemarahan warga sekitar. Sejumlah masyarakat menghampiri massa dan
meminta mereka bubar agar kendaraan bisa kembali melintas.
250
