Page 256 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 256
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian,
Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri LHK Siti Nurbaya.
Sebelum mengambil keputusan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya terkait
dengan RUU tersebut, yaitu enam fraksi menyatakan setuju, satu fraksi memberikan catatan
(Fraksi PAN), dan dua fraksi yang menyatakan menolak persetujuan RUU Ciptaker menjadi UU
(Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS). Bahkan, Partai Demokrat memutuskan walk out dari
rapat paripurna tersebut.
Setelah itu, pemerintah memberikan pandangannya terkait dengan draf akhir RUU Ciptaker
sebelum diambil keputusan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
mengatakan, regulasi tersebut sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan
efektivitas birokrasi. "Semoga undang-undang ini akan bermanfaat besar mendorong pemulihan
ekonomi membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera," kata dia
saat membacakan pandangan pemerintah dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10).
Ia mengatakan, Indonesia memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara
berpenghasilan menengah (imiddle income trap) dengan bonus demografi yang dimiliki. Namun
tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana pemerintah mampu menyediakan lapangan
kerja.
"Dengan kondisi hiper regulasi diperlukan penyederhanaan dan sinkronisasi regulasi. Oleh karena
itu diperlukan Undang Undang Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang
menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja," ucapnya.
Pemerintah melakukan pengkajian dan penyusunan terhadap kebutuhan melakukan reorientasi
melalui ontnibus law, yaitu mekanisme yang digunakan untuk mengganti dan mencabut
ketentuan undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang
dalam satu tematik.
"Secara praktek omnibus law itu telah banyak diterapkan berbagai negara dengan tujuan
memperbaiki regulasi dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan iklim
usaha untuk berusaha," kata Airlangga.
Penyusunan regulasi ini dimulai saat Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden
R06/Pres/202/2020 tanggal 7 Februari 2020. Di tengah penyusunan RUU Cipta Kerja terjadi
pandemic Covid-19 yang memberikan dampak signifikan kepada ekonomi dunia dan
perekonomian nasional.
"Kita melihat bahwa regulasi yang perlu dirapikan atau diselesaikan sebelum pandemi sudah ada
sekitar 43.600 regulasi," katanya.
Airlangga mengatakan, dari segi daya saing Indonesia masih tertinggal dengan sejumlah negara
di Asia Tenggara. Demikian juga masyarakat yang tertinggal atau tidak bekerja dan juga terkait
dengan angkatan kerja yang belum mendapatkan perlindungan baik itu untuk UMKM maupun
koperasi.
Airlangga mengatakan, dalam regulasi ini juga diatur tentang insentif dan kemudahan dalam
bentuk fiskal. Dalam rangka untuk memulai usaha dengan mengacu kepada bidang-bidang yang
diprioritaskan oleh pemerintah dan juga untuk perlindungan hukum dengan penerapan ultimum
remedium yang berkaitan dengan sanksi.
"Dimana pelanggaran administrasi hanya keputusan sanksi administrasi tetapi pelanggaran yang
menimbulkan keselamatan kesehatan dan lingkungan dikenakan pidana," ucap Airlangga.
255
