Page 260 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 260
Pandangan Fraksi
Anggota Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, pemerintah harus mampu menjalankan
tugas dan kewajibannya yaitu menjaga keseimbangan kepentingan buruh dan pengusaha.
"Pemerintah menjaga nilai-nilai konstitusi yakni menjamin kepastian hukum yang adil terpenuhi
Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sehingga perubahan kebijakan ini
jangan sampai melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan," ucapnya.
"Kami meminta pemerintah menjamin agar dengan adanya kebijakan ini tidak lantas pendorong
adanya PHK PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Karena jika ini terjadi justru akan
bertentangan dengan tujuan dari disusunnya RUU Cipta Kerja ini," ucapnya.
Ia mengatakan, RUU ini dimaksudkan sebagai upaya untuk membenahi permasalahan yang
dihadapi yaitu tumpang tindihnya peraturan dan rumitnya perizinan. Dengan adanya UU Cipta
Kerja diharapkan dapat menghadirkan debirokratisasi dan deregulasi.
"Sehingga dapat tercapai kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan dengan
terciptanya kemudahan berusaha tersebut diharapkan akan berusaha akan jadi lebih baik dan
akhirnya tercipta lapangan kerja yang dapat dimanfaatkan rakyat," ucapnya.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mengatakan, UU Cipta Kerja diharapkan
dapat menjadi solusi atas berbagai masalah kegiatan usaha di Tanah Air, baik dari segi pelaku
usaha yang memperoleh kepastian hukum dan dari sisi tenaga kerja yang mendapatkan
perlidungan secara konstitusional.
Pengusaha Sambut Baik
Kalangan dunia usaha menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan DPR
yang telah menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja untuk menjadi Undang-Undang (UU)
melalui Rapat Paripurna, Senin (5/10).
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mengatakan, UU
Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan
perluasan lapangan kerja.
"UU tersebut mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat
peningkatan investasi dan membuka lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi
dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang
kondusif, hingga tercipta lapangan kerja yang semakin besar untuk menjawab kebutuhan
angkatan kerja yang terus bertambah" kata Rosan dalam keterangan tertulis.
Pandemi Covid-19 berdampak luas tidak hanya pada kesehatan, namun juga pada ekonomi,
termasuk penyediaan lapangan kerja. Saat ini banyak yang kehilangan pekerjaan, atau banyak
pekerja yang bekerja menjadi paruh waktu. Dengan banyaknya investasi yang masuk, lapangan
perketjaaan akan semakin terbuka dan meluas.
"Kejadian pandemi Covid-19 memberikan dampak kontraksi perekonomian dan dunia usaha yang
sangat signifikan, RUU Cipta Kerja menjadi penting dan diperlukan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi melalui program pemulihan dan transformasi ekonomi," kata Rosan.
Menurutnya, dengan adanya dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respons cepat
dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat, (jn)
259
