Page 258 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Airlangga mengatakan, pandemi Covid-19 telah terjadi di 215 negara di dunia dan memberikan
dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja perekonomian nasional. Oleh karena itu,
pemerintah melakukan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Ia mengatakan, tekanan pandemi covid-19 telah berdampak pada masyarakat yang kehilangan
pekerjaan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan skema perlindungan baru yakni Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Yang memberikan manfaat yaitu cash benefit atau uang tunai dan pelatihan untuk upgrading
maupun reskilling akses informasi pasar tenaga kerja," tuturnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan langkah penanganan
Covid dan pemulihan ekonomi melalui beberapa tahapan yaitu tahapan awal melalui tanggap
darurat yang dilakukan oleh Satgas Penanganan Covid-19. Kemudian, melakukan tahap
rehabilitasi dan pemulihan ekonomi.

"Dengan menyeimbangkan pandemi Covid-19 dan pemulihan sosial ekonomi yang sering
disampaikan Presiden Joko Widodo sebagai gas dan rem serta mendorong tatanan transformasi
ekonomi," tuturnya.

Airlangga menjelaskan, program JKP untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja dan akan
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS
Ketenagakerjaan) dan pemerintah yang juga akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi manfaat dari jaminan
lain, seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK) Jaminan kematian OKm), jaminan hari tua OHT),
dan pensiun. "Ini tidak akan mengganggu manfaat jaminan lain tanpa membebani iuran ke
pekerja dan pengusaha," terang dia.

Adapun skema ini terdapat dalam RUU Cipta Kerja Pada pasal 46 A ayat 1 disebutkan bahwa
pekerja atau buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan.

Kemudian, pada ayat kedua disebutkan bahwa jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan
oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Adapun pada pasal 46 D ayat 1 disebutkan bahwa manfaat JKP berupa uang tunai, akses
informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

Sementara itu, untuk pembahasan pesangon sebelum disahkan sempat ramai diperbincangkan
buruh dan pekerja karena dalam rumusan RUU Cipta Kerja yang sebelumnya masih dalam
rancangan memotong hak pekerja yang terkena PHK Dalam RUU Ciptaker tercatat ada
pemangkasan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan dibayar
pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.
Di sisi lain, pemerintah memastikan UU Cipta Kerja tidak menghapus cuti haid dan hamil.
"Undang-undang (Cipta Kerja) ini tidak menghilangkan hak cuti haid, cuti hamil yang telah diatur
di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan," kata Airlangga.

Selain itu, dalam UU Cipta Kerja juga mengatur penyesuaian jam kerja yang akan disesuaikan
dengan sektor pekerjannya apakah industri atau ekonomi digital.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan, UMKM dan pelalcu usaha bakal mendapat manfaat berupa
kepastian perizinan usaha.

"Bagi UMKM, koperasi dan pelaku usaha akan mendapat manfaat yang mencakup kemudahan
dan kepastian mendapat perizinan berusaha, dengan diterapkan perizinan berbasis risiko dan
penerapan standar," katanya.
257