Page 253 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 253
Judul UU Ciptaker Dorong Pemulihan Ekonomi
Nama Media Investor Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&2
Jurnalis JN
Tanggal 2020-10-06 04:45:00
Ukuran 666x330mmk
Warna Warna
AD Value Rp 326.340.000
News Value Rp 3.263.400.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Berdasarkan pemaparan yang kita simak dan
dengarkan bersama, saya mohon persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa disepakati?
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Semoga undang-
undang ini akan bermanfaat besar mendorong pemulihan ekonomi membawa Indonesia menuju
masyarakat yang adil makmur dan sejahtera
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Dengan kondisi hiper
regulasi diperlukan penyederhanaan dan sinkronisasi regulasi. Oleh karena itu diperlukan
Undang Undang Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat
pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Secara praktek omnibus
law itu telah banyak diterapkan berbagai negara dengan tujuan memperbaiki regulasi dalam
rangka penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan iklim usaha untuk berusaha
positive - Joko Widodo (Presiden) Kita melihat bahwa regulasi yang perlu dirapikan atau
diselesaikan sebelum pandemi sudah ada sekitar 43.600 regulasi
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Dimana pelanggaran
administrasi hanya keputusan sanksi administrasi tetapi pelanggaran yang menimbulkan
keselamatan kesehatan dan lingkungan dikenakan pidana
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) RUU ini juga
menegaskan peran pemerintah daerah dan tetapi tetap kewenangan yang ada dapat
dilaksanakan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Pemerintah pusat
bersama pemerintah daerah akan mempercepat penetapan Rencana Detail Tata Ruang dalam
bentuk digital
252
