Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 257
Saat ini pemerintah dan DPR sepakat untuk juga mengatur fasilitas perpajakan terkait dengan
peningkatan pendanaan melalui penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) dividen serta
pengecualian objek PPh untuk dana yang dikelola oleh lembaga. Misalnya pajak terhadap Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta lembaga sosial dan keagamaan sehingga lembaga
pengelola Haji lembaga sosial dan keagamaan dibebaskan ataupun dikecualikan dari pajak
penghasilan
"RUU ini juga menegaskan peran pemerintah daerah dan tetapi tetap kewenangan yang ada
dapat dilaksanakan sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat," ucapnya.
Melalui regulasi ini juga diatur tentang kebijakan satu peta yang dituangkan dalam kebijakan
tata ruang. Dalam kebijakan ini menyelaraskan tata ruang darat, pesisir pulau-pulau terkecil tata
ruang laut tata ruang kawasan, termasuk kawasan hutan.
"Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan mempercepat penetapan Rencana Detail
Tata Ruang dalam bentuk digital," ucapnya.
Pemerintah mengapresiasi fraksi PDIP, Golkar, PAN, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP yang
menyatakan menyetujui RUU Cipta Kerja. Pemerintah tetap memperhatikan catatan yang terkait
dengan debirokratisasi, deregulasi, dan komunikasi tripartit.
"Operasionalisasi dari perundang-undangan, penerbitan PP yang sesuai dengan jadwal ini semua
menjadi catatan bagi pemerintah untuk bekerja keras untuk melaksanakan undang undang cipta
kerja," kata Airlangga.
Sedangkan mengenai penolakan dari FPKS dan Fraksi Partai Demokrat, pemerintah tetap
memperhatikan sejumlah catatan yan diberikan oleh kedua partai tersebut. Untuk catatan dari
Fraksi Partai Demokrat, Airlangga mengatakan Undang -undang ini yang menjadi catatan untuk
memprioritaskan program Covid-19.
"Proses transparansi dan mekanisme pusat dan daerah seluruhnya sudah dijawab dalam undang-
undang ini kan proses sudah dilakukan secara transparan," ucapnya.
Sementara itu, dalam penjelasannya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi
Agtas mengatakan, Baleg bersama Pemerintah dan DPD RI telah melaksanakan rapat sebanyak
64 kali terdiri atas 2 kali rapat kerja, 56 kali Rapat Panja, dan 6 kali Rapat Tim Perumus/ Tim
Penyusun (Timus/Timsin).
"RUU Ciptaker hasil pembahasan terdiri atas 15 bab dan 185 pasal yang berarti mengalami
perubahan dari sebelumnya 15 bab dan 174 pasal," ujarnya.
Negara Hadir lindungi Pekerja
Terkait persoalan pentingnya RUU Cipta kerja merespons kondisi perekonomian akibat dampak
Covid-19, pemerintah sudah merespons dengan Perpres 82 yaitu Komite Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sedangkan mengenai konsepsi kewenangan pusat dan
daerah ini, pemerintah menyatakan bahwa ini sesuai dalam bingkai Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-
undang Dasar 1945 terkait dengan perlindungan dan kepastian hak bagi pekerja buruh.
"Justru dengan undang-undang ini negara hadir dalam bentuk hubungan industrial Pancasila
yang mengutamakan hubungan tripartit antara pemerintah pekerja dengan di keluarkannya
jaminan JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan," ucapnya.
256
