Page 259 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020

Seperti dektahui, dalam UU Cipta Kerja pasal mengenai hak cuti pekerja tertuang dalam Pasal
79 Bab Ketenagakerjaan, namun tidak ada penjelasan lebih rinci terkait cuti haid dan cuti hamil.
Adapun dalam pasal 79 ayat 1 disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan waktu istirahat
dan cuti. Selanjutnya, waktu istirahat wajib diberikan paling sedikit meliputi istirahat antara jam
kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama empat jam terus menerus, dan waktu
istirahat tidak termasuk jam kerja dan istirahat mingguan sebanyak 1 hari untuk enam hari kerja
dalam satu minggu.

Sedangkan untuk cuti wajib tahunan wajib diberikan paling sedikitnya 12 hari kerja setelah
pekerja tersebut bekerja selama 12 bulan atau satu tahun.

Ciptakan Lapangan Kerja

Airlangga mengatakan, pengesahan RUU Cipta Kerja akan berdampak positif dapat men-ciptakan
lapangan pekerjaan. Menurut dia, salah satu cara untuk menyediakan lapangan pekerjaan
sebanyak-banyaknya adalah dengan menarik investasi baik dalam maupun luar negeri. Namun
permasalahan yang seringkali ditemui adalah masih banyak aturan yang tumpang tindih dan
mempersulit.

"Tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan
banyaknya aturan dan regulasi atau hiper regulasi," tuturnya.

Ia mengatakan, melalui UU Omnibsulaw Cipta Kerja maka dapat menjadi solusi, karena UU ini
dapat menghapus, menyederhanakan UU yang mempersulit investasi.

"Kita memerlukan penyederhanaan sinkronisasi dan pemangkasan regulasi dan untuk itulah
diperlukan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa undang-undang
yangmeng-hambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus
sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dalam Pidato Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa
Indonesia memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah
dengan adanya bonus demografi.

Namun untuk merealisasikan hal tersebut, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar. Salah
satunya adalah bagaimana kesiapan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja.

"Kita telah menyepakati bahwa undang-undang ini dapat memberikan manfaat kepada semua
masyarakat, pemerintah, pekerja, pengusaha dan berbagai manfaat tersebut tertuang dalam
rumusan 186 pasal dan 15 bab yang antara lain khusus untuk keberpihakan kepada dukungan
usaha menengah kecil," jelasnya.

Apalagi dalam penyusunan Undang-Undang pemerintah telah melakukan kajian yang mendalam
dengan 64 kali rapat yang dilakukan bersama DPR dan pemerintah menjadi 11 kluster.

"Pemerintah telah melakukan kajian yang diperlukan untuk penciptaan lapangan kerja termasuk
mengevaluasi undang-undang berdasarkan kajian tersebut diidentifikasikan. Apa yang
diperlukan dalam Cipta Kerja dan ini mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR
sehingga undang-undang terbagi menjadi 11 klaster," tuturnya.

Lebih lanjut, Airlannga menegaskan seluruh proses pembahasan RUU Cipta Kerja sangat terbuka
dan dilakukan transparan. Pemerintah bahkan melibatkan seluruh pihak dan pemangku
kepentingan untuk sama-sama melakukan pembahasan di RUU tersebut.

258